oleh

Terdampak Pandemi, Nelayan Sultra Minta Pemerintah Beli Tangkapan Mereka

  • Pandemi membawa dampak ke berbagai sektor, termasuk perikanan dan kelautan, seperti menimpa nelayan di Sulawesi Tenggara. Kondisi nelayan terutama nelayan kecil di Sultra, makin terseok. Nelayan tangkap ikan, tetapi pembeli minim hingga hasil tak terjual dan nelayan nerugi.
  • Nelayan meminta pemerintah membeli tangkapan ikan mereka. Maulidah. penyuluh perikanan madya, mengatakan, penting pemberian bantuan tunai langsung tetapi lebih penting ada program lebih berkelanjutan seperti pembelian ikan nelayan.
  • Pemerintah Sulawesi Tenggara, tak mengalokasikan anggaran untuk bantuan bagi nelayan terdampak COVID-19. Dari total anggaran COVID-19 di Sultra, Rp400 miliar dari hasil perubahan APBD, tidak ada porsi untuk bantuan atau sejenisnya bagi nelayan.
  • Susan Herawati:Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) kepada Mongabay, mengatakan, perlindungan negara minim membuat keluarga nelayan dan pelaku sektor perikanan rakyat jadi kelompok paling rentan di masa pandemi.

Pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, sudah sekitar tujuh bulan, tetapi belum ada tanda-tanda kondisi makin membaik. Tiap hari orang terpapar virus makin banyak.

Data resmi pemerintah per 7 September 2020, pertambahan warga positif Corona 2.880 orang hingga total mendekati 200.000, atau 196.989 orang, dengan meninggal dunia bertambah 105 jadi total 8.130 orang.

Pandemi membawa dampak ke berbagai sektor, termasuk perikanan dan kelautan, seperti menimpa nelayan di Sulawesi Tenggara. Kondisi nelayan terutama nelayan kecil di Sultra terutama Kota Kendari, makin terseok. Nelayan tangkap ikan, tetapi pembeli minim hingga hasil tak terjual dan nelayan nerugi. Nelayan meminta pemerintah membeli tangkapan ikan mereka.

“Kami dapat bantuan, tapi ikan membusuk sebagian karena tidak dibeli. Kasian juga. Pada akhirnya kami gali lubang tutup lubang,” kata Kahar, nelayan di Pelelangan Ikan Kendari.

Bantuan langsung tunai, katanya, hanya sedikit berkontribusi bagi nelayan. Seharusnya, kata Kahar, pemerintah bisa bikin terobosan dengan membeli hasil tangkap nelayan.

Selama Corona, katanya, pasar atau tempat penjualan ikan banyak menutup ruang-ruang penjualan ikan. Jadi mereka, hanya berharap pada masyarakat yang akan membeli.

“Istri pernah coba jualan online ikan hasil tangkap, tapi hanya beberapa saat kemudian berakhir. Karena masyarakat juga takut membeli ikan, alasannya yah corona itu,” katanya.

Akibatnya, nilai jual rendah, padahal modal melaut tetap dari beli bahan bakar minyak, es balok, gaji karyawan dan lain-lain, membuat Kahar harus menyandarkan kapal dan merumahkan sebagian pekerjanya. Bahkan, katanya, sampai adaptasi kebiasaan baru Agustus 2020, sektor perikanan belum sepenuhnya pulih.

Maulidah, penyuluh perikanan madya, mengatakan, penting pemberian bantuan tunai langsung tetapi lebih penting ada program lebih berkelanjutan seperti pembelian ikan nelayan. Kondisi saat ini, katanya, nelayan melaut tetapi hasil tangkapan tidak laku terjual.

“Hotel-hotel tutup, masyarakat ragu membeli ikan. Baiknya pemerintah jadi pengepul hasil tangkap dan melalui program ini bisa membantu nelayan, jumlah BLT ini terus terang belum maksimal,” katanya.

Dia sendiri, selain penyuluh pertanian merangkap pengepul hasil nelayan di pesisir Teluk Kendari. Dia berharap, ikan tangkapan nelayan bisa terserap pasar.

Susan Herawati:Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) kepada Mongabay, mengatakan, perlindungan negara minim membuat keluarga nelayan dan pelaku sektor perikanan rakyat jadi kelompok paling rentan di masa pandemi.

Catatan Kiara, setidaknya ada 12.827 desa pesisir di Indonesia jadi tempat tinggal nelayan harus segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dalam menangani COVID-19.

Susan bilang, pemerintah seharusnya mengalokasikan khusus dana perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Ia sesuai mandat UU No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Kiara juga mendesak pemerintah hadir memberikan perlindungan sekaligus pemberdayaan bagi seluruh keluarga nelayan di Indonesia yang terdampak COVID-19.

Tak anggarkan buat nelayan

Pemerintah Sulawesi Tenggara, tak mengalokasikan anggaran untuk bantuan bagi nelayan terdampak COVID-19. Dari total anggaran COVID-19 di Sultra, Rp400 miliar dari hasil perubahan APBD, tidak ada porsi untuk bantuan atau sejenisnya bagi nelayan.

Isma, Kepala BPKAD Sultra, mengatakan, bantuan kepada nelayan di Sultra tidak ada karena Dinas Perikanan dan Kelautan tak mengajukan rencana kerja anggaran (RKA) saat penyusunan APBD. Jadi, katanya, tak ada peraturan kepada daerah (perkada) yang alokasikan anggaran COVID-19 bagi nelayan.

“Oh itu, waktu pengalokasiannya perikanan ada dapat tapi, setelah dibagikan pagu anggaran untuk COVID, nah Dinas Perikanan tidak mengajukan RKA COVID untuk masuk dalam APBD,” katanya melalui WhatsApp kepada awak media.

Nelayan dengan pancing ulur sedang menangkap ikan tuna di perairan Pulau Buru, Maluku. Sebanyak 123 nelayan kecil penangkap ikan tuna sirip kuning di Pulau Buru, Maluku, berhasil meraih sertifikat MSC. Foto : MSC Indonesia

Isma menyayangkan, dinas terkait tak peka masa pandemi. “Iya untuk perikanan tidak ada. Memang disayangkan, tapi bagaimana kalau OPD (organisasi perangkat daerah-redtidak respon.”

Pada 2021, saat perubahan anggaran, BPKAD akan mendesak kadis-kadis secepatnya mengajukan rencana kerja anggaran (RKA) agar bisa dialokasikan sebagai anggaran refocusing APBD. Penting, karena COVID-19 masih belum ada tanda kapan berakhir.”

Bantuan nelayan

Pemerintah Kota Kendari, menyalurkan bantuan kepada ribuan nelayan kecil terdampak COVID-19 hasil pendataan mereka. Bantuan langsung tunai ini kepada 1.355 nelayan.

Alhamdulillah, ini sudah hasil verifikasi dari inspektorat yang memastikan bahwa penerima ini memang sudah sesuai kriteria yang ditetapkan,” kata Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir usai menyerahkan bantuan di Kelurahan Lapulu, Agustus ini.

Bantuan langsung tunai yang diberikan tersebut kata Sulkarnain, sebesar Rp300.000 per nelayan yang bersumber dari APBD Kota Kendari.

Dia menilai, nelayan tak terlalu berpengaruh atau berisiko pandemi COVID-19 karena aktivitas di laut alias tak banyak berinteraksi dengan manusia.

“Tetapi karena COVID-19 ini bencana nasional, semua yang memenuhi kriteria dibantu, harus dibantu termasuk para nelayan. Kami berharap, bantuan hari ini walaupun hanya sekali bisa jadi stimulus.”

Dia bilang, jumlah nelayan di Kendari ada sekitar 16.000 keluarga tersebar di beberapa kelurahan terutama di pesisir Teluk Kendari. Yang dapat bantuan, katanya, baru seribuan lebih karena dilakukan secara bertahap.

Dia bilang, masyarakat nelayan di Kota Kendari, ada tiga kategori, yakni pemilik perahu atau kapal nelayan, buruh dan nelayan tradisional.

“Dari tiga kategori nelayan itu, paling banyak di Kendari adalah nelayan tradisional.” (Sumber: mongabay.co.id)

 

Komentar

Berita Lainnya