pemkab muba pemkab muba
OKI Mandira

RKPD OKI 2025 Selaras Indonesia Emas 2045

131
×

RKPD OKI 2025 Selaras Indonesia Emas 2045

Sebarkan artikel ini
pemkab muba pemkab muba

OKI – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Pemkab OKI) menggelar musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, bertempat di aula Bappeda OKI, Rabu (27/3/2024).

Kepala Bappeda OKI Aidil Azwari mengatakan, visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Nusantara Berdaulat Maju dan Berkelanjutan.

“Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten OKI dalam rancangan awal RPJPD 2025-2045 juga mengusung visi Kabupaten OKI Maju, Mandiri, Tangguh dan Berkelanjutan,” ujar Aidil.

Aidil mengatakan, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 itu, penyelarasan RPJPN dengan RPJPD harus dilakukan agar cita-cita pembangunan bangsa Indonesia tersebut dapat diintegrasikan di semua daerah, baik provinsi dan kabupaten / kota.

“Kemudian, kita implementasi melalui pedoman penyusunan RPJPD 2025- 2045,” ujarnya.

Sementara, dalam RKPD tahun 2025, terang Aidil, Pemerintah Kabupaten OKI telah merumuskan 6 (enam) program prioritas daerah antara lain:

  1. Peningkatan akses kesehatan, pendidikan yang bermutu dan jaminan perlindungan sosial.
  2. Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
  3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan stabilitas ekonomi daerah.
  4. Menciptakan lingkungan sosial dan budaya yang maju;
  5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
  6. Penguatan infrastruktur dasar, air minum dan sanitasi yang berkualitas.

Penjabat (Pj) Bupati melalui Pj. Sekretaris Daerah OKI M.Refly MS menegaskan, pentingnya musrenbang sebagai wahana untuk mengintegrasikan berbagai aspirasi dan kebutuhan pembangunan dari berbagai sektor.

“Musrenbang akan menjadi masukan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan serta pedoman dalam penyusunan RKPD 2025,” ujarnya.

Refly juga menambahkan, musrenbang ini juga menjadi momentum penting untuk menyatukan berbagai pola pikir dan aspirasi dari pelaku pembangunan, baik dari pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha.

“Melalui pelibatan semua pihak, diharapkan tercipta rasa memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan yang dicapai,” pungkas dia. (Jang Mat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *