oleh

Pengelolaan Laut Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Nelayan Kecil

  • Pengelolaan wilayah laut terus dilakukan dengan penerapan prinsip keberlanjutan dan bertanggung jawab. Cara tersebut juga menjadi metode ampuh untuk menjaga wilayah laut beserta ekosistemnya bisa tetap lestari
  • Dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, pemanfaatan laut juga akan menonjolkan peran nelayan kecil dan masyarakat pesisir yang selama ini menjadi pemeran utama. Mereka akan dibantu untuk meningkatkan level perekonomiannya menjadi lebih baik lagi
  • Dengan metode seperti itu, masyarakat pesisir dan nelayan kecil akan dipandu untuk mengubah perilaku dalam mengelola wilayah laut dan sekaligus ditanamkan tentang melaksanakan perlindungan ekosistem pesisir dan laut
  • Bagi Pemerintah, pengelolaan berkelanjutan dan bertanggung jawab akan bersinergi dengan program besar untuk memperbaiki hubungan dan komunikasi dengan nelayan. Semua itu ada dan teraplikasikan dalam Program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP)

Pengelolaan wilayah laut yang dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab terus dikampanyekan Pemerintah Indonesia. Pengelolaan dengan cara seperti itu, diyakini akan tak hanya akan mengubah cara pandang para nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil dan tradisional, namun juga akan meningkatkan nilai ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Salah satu contoh pengelolaan seperti itu, adalah Program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) yang dilaksanakan atas kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Rare Indonesia, salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada isu konservasi alam.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, PAAP merupakan program memiliki harmonisasi yang jelas dengan apa yang sedang dilakukan Pemerintah saat ini. Utamanya adalah upaya untuk memperbaiki komunikasi antara Pemerintah dengan nelayan yang ada di Indonesia.

Dengan PAAP, harapan untuk memperbaiki komunikasi akan selaras dengan upaya peningkatan manfaat ekonomi untuk masyarakat perikanan, terutama kesejahteraan nelayan skala kecil dan tradisional yang ada di seluruh wilayah pesisir Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjelaskan tentang Program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) yang dilaksanakan atas kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Rare Indonesia. Foto : KKP

Edhy menyebutkan, program ini mengadopsi metode perubahan perilaku nelayan yang dihubungkan dengan perlindungan ekosistem laut dan juga pesisir, pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan, peningkatan nilai tambah ekonomis produk dan olahan ikan, penggunaan sains, serta tata kelola yang baik.

Dengan adanya kombinasi dari banyak elemen tersebut, PAAP akan bisa menjadi jembatan penghubung untuk komunikasi dengan nelayan. Dengan cara pengelolaan yang diterapkan oleh PAAP, itu juga diyakini akan bisa menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi dari nelayan dalam pengelolaan wilayah laut yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

“Itu akan membangkitkan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat pesisir,” jelas dia pekan ini di Jakarta.

Melihat akan ada manfaat untuk jangka panjang, Edhy menyebut kalau penerapan PAAP sejalan dengan penerapan prinsip sustainability for prosperity yang sudah menjadi arah baru dan dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengelola wilayah laut di seluruh Indonesia.

“Itu perlu diwujudkan secara konkrit dan didokumentasikan sebagai dasar pembelajaran dan replikasi,” ucap dia.

Nelayan Kecil

Program seperti PAAP, menjadi salah satu rujukan untuk program pengelolaan wilayah laut di masa mendatang. Terutama, untuk keberpihakan kepada nelayan kecil dan masyarakat pesisir yang perlu mendapatkan perhatian lebih banyak lagi.

Wakil Presiden Rare Indonesia Taufiq Alimi memaparkan bahwa konsep dasar PAAP bertujuan untuk menumbuhkan komitmen tinggi dari nelayan Indonesia dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan pesisir.

Salah satu contohnya, adalah kegiatan PAAP di 22 lokasi perairan laut untuk rentang wilayah 0-2 mil dari garis pantai dengan luasan total 34.741 hektare di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut melibatkan partisipasi penduduk di 200 desa yang tersebar di 11 kabupaten di Sultra.

Selain itu, program serupa juga siap dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara dan saat ini prosesnya masih dalam tahap analisa data, serta survei lapangan untuk menghasilkan identifikasi 23 calon lokasi PAAP yang menyebar di sembilan kabupaten.

Menurut Taufiq, tata kelola PAAP memungkinkan kelompok nelayan yang sudah memenuhi syarat bisa melakukan pengelolaan atas suatu kawasan laut tertentu dengan pengawasan dan pembinaan dari Pemerintah Indonesia.

“Juga mendapatkan prioritas dalam pemanfaatan limpahan sumber daya perikanan yang dihasilkan pengelolaan tersebut,” sebut dia.

Direktur Implementasi Program Rare Indonesia Hari Kushardanto pada kesempatan yang sama menambahkan, pelaksanaan PAAP akan bernilai sangat penting karena ada tujuan perbaikan kondisi ekonomi nelayan melalui peningkatan literasi keuangan, termasuk untuk perempuan.

Kemudian untuk menguatkan tujuan tersebut, dilakukan integrasi dengan lembaga keuangan formal, terutama untuk akses pembiayaan bagi nelayan. Tak lupa, PAAP akan memfasilitasi pelaku perikanan skala kecil untuk membentuk kelompok simpan pinjam.

“Juga difasilitasi untuk memperkuat kelompok usaha mikro dengan pendampingan manajemen usaha, keterampilan, kewirausahaan, dan fasilitasi juga digitalisasi usaha,” jelas dia.

Khusus di Sultra, PAAP bisa berjalan karena ada amanat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2038. Aturan tersebut menjadi instrumen pendukung untuk pemanfaatan ruang laut di Provinsi Sultra.

“Seperti kegiatan penangkapan ikan pada zona perikanan tangkap dalam wilayah 0-2 mil laut yang diprioritaskan bagi nelayan kecil dan masyarakat lokal,” tutur dia.

Selain itu, regulasi untuk mendukung kegiatan PAAP juga tebit melalui Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Akses Area Perikanan. Dalam regulasi tersebut diatur berbagai tahapan dan tata cara PAAP dengan jelas dan terperinci.

Keberlanjutan

Kampanye pencapaian tujuan ekonomi kelautan yang berkelanjutan juga disuarakan KKP dalam Pertemuan Panel Tingkat Tinggi ke-12 High Level Panel on Sustainable Ocean Economy (HLP SOE) yang berlangsung pada awal pekan ini. Selain ekonomi, pertemuan tersebut juga menjadi upaya mitigasi pandemi COVID-19 untuk sektor kelautan dan perikanan.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP Sjarief Widjaja yang menjadi delegasi Indonesia, mengatakan bahwa sektor kelautan dan perikanan saat pandemi COVID-19 menjadi sektor andalan dan penggerak utama dalam kegiatan ekonomi nasional.

“Untuk membangun kembali ekonomi yang terdampak karena pandemi,” ungkap dia.

Menurut dia, sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi sektor yang bisa mendorong perekonomian dan menjaga ketahanan pangan secara nasional, serta terbuka untuk pengembangan ekosistem digital dengan mendasarkan pada sains, teknologi, dan juga inovasi.

Sjarief memaparkan, dalam pertemuan HLP SOE, Indonesia membawa empat agenda domestik, di antaranya konsolidasi tim teknis atas rencana kerja menuju peluncuran dokumen transformasi, dan pembahasan interkementerian untuk merumuskan pernyataan peluncuran dokumen transformasi.

Kemudian, pertemuan antar menteri untuk menyepakati pernyataan dimaksud tentang dokumen transformasi, dan pelaksanaan diseminasi secara masif tentang dokumen transformasi hingga tiba waktunya diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo.

“Semua dilakukan paralel dengan pertemuan-pertemuan lanjutan yang difasilitasi Sekretariat HLP SOE,” jelas dia.

Kepala BRSDM KKP Sjarief Widjaja yang memimpin delegasi Indonesia dalam Pertemuan Panel Tingkat Tinggi ke-12 High Level Panel on Sustainable Ocean Economy (HLP SOE). Foto : KKP

Adapun, dalam dokumen transformasi yang dibahas dalam HLP SOE itu, terdapat lima area utama yang meliputi kesehatan laut (ocean health), kekayaan laut (ocean wealth), pengetahuan laut (ocean knowledge), dan keuangan laut (ocean finance).

Dokumen bernama Transformation of SOE itu direncanakan akan meluncur secara daring mulai 3 Desember 2020 nanti melalui pernyataan bersama yang diterbitkan oleh para kepala negara/pemerintahan yang sudah menjadi anggota SOE.

“Kita berharap peran serta kementerian/lembaga dalam rangka mewujudkan aksi-aksi prioritas dalam lima area transformasi,” tegas dia.

Diketahui, HLP SOE beranggotakan 14 negara, yaitu Norwegia, Palau, Australia, Kanada, Chili, Fiji, Ghana, Indonesia, Jamaika, Jepang, Kenya, Meksiko, Namibia, dan Portugal. Keempat belas negara tersebut memiliki 60 persen wilayah laut dunia dan 30 persen kawasan mangrove dunia yang luasnya mencapai 5,4 juta hektar.

Adapun, pertemuan ke-12 HLP SOE membahas beberapa dokumen, diantaranya hasil assessment COVID-19 dan dokumen Transformation for a Sustainable Ocean Economya Vision for ProtectionProduction and Prosperity. (Sumber:mongabay.co.id)

Komentar

Berita Lainnya