Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) telah mengalokasikan anggaran hibah sebesar Rp 24.804.204.000 untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Rp 6.383.049.000 untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka Selatan, Evie Sastra, menjelaskan bahwa dana tahap pertama tahun 2023 untuk KPU sudah dikucurkan sebesar Rp 9.941.698.000, atau sekitar 40 persen dari total anggaran. Sisa anggaran sebesar Rp 14.912.544.000, atau 60 persen, akan disalurkan pada tahap kedua yang diselenggarakan pada Juni atau Juli 2024 mendatang.
“Sedangkan untuk Bawaslu, dana tahap awal tahun 2023 yang telah disalurkan sebesar Rp 2.553.219.600, atau 40 persen. Sisanya sebesar Rp 3.829.829.400 yang merupakan 60 persen dari total hibah Rp 6.383.049.000, akan dicairkan tahun ini,” ujar Evie Sastra pada Senin (20/05/2024).
Evie juga menambahkan bahwa KPU, Bawaslu, dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah adalah tiga lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Hibah tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ada. Usulan anggaran harus melalui Badan Kesbangpol, baru setelah itu dibahas bersama Tim TPAD,” tegasnya.
Selain itu, Pemkab Bangka Selatan juga mengalokasikan dana hibah untuk pengamanan Pilkada 2024. Dana ini akan disalurkan masing-masing sebesar Rp 2.970.833.350 untuk Polres Bangka Selatan dan Rp 1.000.000.000 untuk Kodim 0432/Basel.
“Dana tersebut diberikan dengan tujuan untuk mendukung proses pengamanan yang akan dilakukan dari persiapan hingga Pilkada 2024 berakhir,” pungkas Evie.
Dengan alokasi anggaran yang jelas dan terencana ini, penyelenggaraan pemilu dan Pilkada 2024 yang diharapkan di Kabupaten Bangka Selatan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sukses serta dapat meningkatkan kualitas demokrasi di daerah tersebut.
