oleh

Pemilihan Wawako Wewenang Harnojoyo

PALEMBANG I  Berdasarkan hasil konsultasi Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kota Palembang dengan Kemendagri RI, Kemendagri mengusulkan DPRD dapat menggunakan Peraturan Pemerintah  (PP)  nomor  49 tahun 2008 tentang pemilihan Wakil Walikota Palembang yang hampir satu tahun kosong.

“Kami melakukan pertemuan dengan Biro Otonomi daerah kemendagri, hasil konsultasis sebaiknya DPRD menggunakan PP, sebagaimana yang ada dalam pasal 131 ayat 2 PP 49 tahun 2008 apabila terjadi kekosongan wakil kepala daerah lebih dari 18 bulan, maka kepala daerah dapat mengusulkan dua nama ke DPRD untuk dilakukan pemilihan,”kata ketua Pansus 1 DPRD Palembang, Antoni Yuzar, Selasa (12/4/2016).

Dijelaskan Antoni, dengan menggunakan PP ini DPRD hanya dapat melakukan pemilihan setelah mendapatkan ususlan dua nama dari walikota Palembang, artinya Walikota palembang memiliki wewenang penuh siapa yang akan diusulkan ke DPRD nanti.

“Setelah ini kami akan melakukan klarifikasi penyempurnaan tatib  ke Gubernur Sumsel, kemudian digelar rapat paripuran pembentukan pantia pemilihan (panli),”urainya.

Sementara itu, Walikota Palembang, H harnojoyo  untuk kesekian kalinya enggan memberikan komentar siapa yang akan diusulkan dua nama ke DPRD Palembang nantinya.

“Belum kita tunggu dulu hasil tatib, karena menggusulkan tidak mudah, karena hanya memilih dua nama dari empat kandidat yang telah diajukan oleh partai pengusung,”jelas Harnojoyo.

Harnojoyo juga tidak mau berkomentar apakah adik kandung mantan Walikota Palembang Romi Herton  Fitrianti Agustinda dipastikan masuk dua nama yang diusulkan nanti. “Nanti saja, siapa yang diusulkan  kita tunggu saja, karena masih proses,”urainya.

Empat Partai pengusung pasangan Romi-Harnojoyo pada pemilukada Palembang 2013 lalu sudah mengusulkan empat nama kepada Walikota Palembang, mereka itu Yudha Rinaldi dari PDIP, Fitrianti Agustinda PKS dan PPP, Yudi F Bram PAN dan Suhaili Ibrahim diusulkan PKS. (Supardi)

Komentar

Berita Lainnya