oleh

Fraksi PKS Digeledah KPK, Terkait Dugaan Suap Proyek Kementrian PU

JAKARTA I Komisi Pemberantasan Korupsi ikut menggeledah ruangan salah seorang anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait dugaan suap pengamanan proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilakukan Anggota Komisi V DPR RI Damayanti Wisnu Putranti dari PDIP.

Penyidik KPK tiba di lantai tiga Gedung Nusantara I sekitar pukul 13.41 WIB. Namun belum juga mulai melakukan penggeledahan, aksi adu mulut terjadi antara pimpinan Satuan Tugas KPK HN Christian dengan politikus senior PKS Fahri Hamzah.

Fahri keberatan karena Satgas KPK membawa serta petugas Brimob yang dipersenjatai senapan laras panjang. Wakil Ketua DPR itu mengingatkan tentang larangan dibawanya senjata api di kawasan parlemen.

Nada-nada tinggi dilontarkan Fahri Hamzah dan satgas penyidik KPK. Fahri sempat memanggil Kepala Pengamanan Dalam DPR RI untuk mengeluarkan Brimob dari Fraksi PKS. Namun Satgas KPK berkeras mempertahankan petugas Brimob dan laras panjangnya.

“Kami yang meminta Brimob. Silakan kalau mau komplain. Ini tugas kami. Surat tugas sudah diserahkan ke MKD, biro hukum dan Setjen,” ujar Christian di ruang Fraksi PKS, Jakarta, Jumat (14/1).

“Ini tugas saya. Disini tidak boleh bawa laras panjang. Ini rumah tangga kami. Mana Pamdal disini ada pengamanan,” jawab Fahri Hamzah.

“Mas Brimob tolong keluar. Saya bertanggung jawab sama Kapolri,” kata Fahri lagi.
Anggota Fraksi PKS Nasir Jamil turut angkat suara menengahi debat Fahri dan Satgas KPK. Dia mengatakan PKS tidak mempermasalahkan penggeledahan. Anggota Komisi Hukum DPR RI ini menekankan, hal yang dipermasalahkan adalah dibawanya laras panjang ke kompleks parlemen.

“Saya tahu siapa anda,” kata Christian.

“Saya juga tahu siapa anda. Kami tidak menghalang-halangi tugas KPK ya. Penggeledahan tidak dipermasalahkan, yang dipermasalahkan adalah pembawaan senjata,” jawab Nasir Jamil.

Hingga saat ini, Satgas KPK masih berada di ruang fraksi PKS. Sementara Fahri akan meminta pimpinan pengamanan objek vital DPR, Sekretariat Jenderal DPR dan jajaran Mahkamah Kehormatan Dewan untuk membahas hal ini. (cnnindonesia.com)

Komentar

Berita Lainnya