oleh

Fraksi- Fraksi DPRD Sumsel Sampaikan Pemandangan Umum Terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun 2021

Palembang | 9 Fraksi DRPD Prov. Sumsel sampaikan pemandangan umumnya terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2021 pada Rapat Paripurna XXXVII (37) lanjutan (Sabtu, 25/9), dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM, didampingi wakil ketua Kartika Sandra Desi, SH, dan Bapak H. Muchendi M, SE, Wakil Gubernur Sumsel Ir. H. Mawardi Yahya, Perwakilan OPD dan tamu undangan lain secara langsung dan virtual.

Secara bergantian masing-masing juru bicara Fraksi menyampaikan pandangan umum, jubir Fraksi Partai Golkar Nadia Basyir, SE menyampaikan harapan agar Kepala OPD dapat hadir dan aktif dalam rapat bersama DPRD Sumsel, adanya Pemerataan infrastruktur daerah dan harapan agar Pemprov fokus pada jalan-jalan yang merupakan kewajiban Pemprov Sumsel, terhadap BUMD yang tidak sehat dan membebani agar dilikuidasi dan BUMD yang baik untuk didukung.

“Evaluasi kepala OPD yang kinerja lamban dan tidak melaksanakan program dengan baik, perhatian kepada SMA yang berada di Kab/Daerah terpencil, menyikapi kelangkaan dan mahalnya pupuk terutama pupuk bersubsidi, menindak angkutan batubara yang melalui jalan umum sesuai peraturan yang berlaku,”kata Nadia.

Jubir Fraksi PDI Perjuangan Ike Mayasari, SH, MH, diantaranya menyampaikan mendukung Pergeseran dan pengurangan Anggaran di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan anggaran agar digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM di Pemprov. Sumsel serta Perlu adanya pemetaan ASN oleh BKD untuk mengisi kekosongan jabatan struktural.

Selanjutnya meminta penjelasan Dana Hibah yang penetapannya di Kesbangpol yang belum terserap seperti KPUD Sumsel dll, adanya standar pemberian tunjangan kinerja dan melibatkan BKD, mendukung Alokasi anggaran untuk Perhutanan Sosial dan sarana bagi KPH, menyoal realisasi pemenuhan kebutuhan tenaga penyuluh Pertanian yang telah dianggarkan, selanjutnya menyoroti dana Hibah pada beberapa Dinas/OPD agar sesuai peraturan berlaku, dstnya

Jubir Fraksi Gerindra Hj. Susilawati, SH, M.Kn diantaranya mengapresiasi peningkatan pendapatan asli daerah dan berharap dapat direalisasikan secara maksimal, meminta penjelasan terhadap program penguatan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi masyarakat yang dirasa belum terlihat dampaknya bagi masyakat dilapangan, meminta penjelasan serapan anggaran karena masih ada silpa yang besar, dan persyaratan yang diperlukan serta dana hibah yang tepat sasaran dan lainnya.

Jubir fraksi Demokrat Drs. H. A. Gani Subit., MM, diantaranya agar TAPD dalam penganggaran menerapkan regulasi yang berlaku, Pemprov Sumsel diharapkan fokus pada pemulihan perekonomian masyarakat terdampak pandemi dalam wujud menambah anggaran OPD bidang terkait, meningkatkan akses jalan melewati jembatan musi 4 dan musi 6, mengapresiasi Pemprov yang sudah mengakomodir usulan Fraksi Demokrat dalam pembebasan lahan untuk pembangunan fly over simpang sekip-angkatan 66.
“Penambahan anggaran dalam upaya menjadikan RS Siti Fatimah bertaraf internasional, Pemprov harus meningkatkan anggaran bidang pendidikan selain dana hibah dana BOS dalam upaya perbaikan kualitas sarana prasarana pendidikan (SMA/SMK),”kata dia.

Jubir Fraksi PKB, disampaikan M Oktafiansyah, ST., MM diantaranya berharap penyerapan anggaran memberikan efek positif dalam rangka pembangunan daerah dan stimulus bagi perekonomian masyarakat, menyoal kinerja Kesbangpol yang dianggap belum mumpuni dalam realisasi dana hibah serta mengusulkan Gubernur mengevaluasi kepala Kesbangpol dan jajaran terkait.

“Berharap Gubernur menindaklanjuti Permendagri No. 77 tahun 2020 ttng pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dengan Perda agar tidak multi tafsir dikalangan OPD,”ujar dia.

Jubir Fraksi Partai Nasdem H. Sri Sutandi, SE., MBA diantaranya mengharapkan OPD dalam mengelola anggaran agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntable, mengingatkan dalam pengelolaan APBD berpedoman dng peraturan berlaku sehingga kebocoran anggaran dapat dihindari termasuk dana hibah dsbnya, mendukung perekrutan tenaga penyuluh pertanian, mendukung kebijakan Gubernur dalam memberikan tunjangan belajar daring guru honor agar terus berlanjut.

Jubir fraksi PKS Ahmad Toha, S.Pd.I., M.Sii dan terakhir jubir Fraksi Hanura Perindo H. Syahrudin, ST, MM.(ADV)

Komentar

Berita Lainnya