DPRD Sumsel Usulkan 2 Raperda Inisiatif

PALEMBANG | Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumsel menyampaikan penjelasan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD  Sumsel, yaitu Raperda tentang Pondok Pesantren dan Raperda tentang Arsitektur bangunan gedung berciri khas Provinsi Sumatera Selatan.

Penjelasan tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna XXV (25) DPRD Prov.Sumsel Pembicaraan Tingkat Pertama, dengan agenda penyampaian penjelasan Bapemperda Prov. Sumsel terhadap 2 (dua) Raperda inisiatif DPRD, (18/1).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Prov.Sumsel; Ibu Kartika Sandra Desi, SH, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel; Bapak H. Muchendi M, SE, Gubernur Sumsel diwakili oleh Plt. Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra Pemprov Sumsel; Bapak Drs. H. Edward Candra, MH, serta dihadiri oleh jajaran OPD dan tamu undangan lain secara langsung maupun virtual.

Dalam penjelasan Bapemperda Prov.Sumsel yang diketuai oleh H. Toyeb Rakembang dan disampaikan oleh Bapak Antoni Yuzar, SH., MH tersebut, dipaparkan bahwa yang menjadi urgensi Raperda tentang Pondok Pesantren ini untuk mengakhiri kesalahan tafsir bahwa masalah agama semua menjadi kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomikan, dengan kata lain kehadiran Perda ini nantinya akan memberikan legalitas bagi Pemda untuk membantu Pondok Pesantren dimana hal ini selaras dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Selanjutnya dijelaskan landasan yuridis Raperda tentang Arsitektur bangunan gedung berciri khas Provinsi Sumatera Selatan, adalah melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005, Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 tahun 2002 tentang gedung, yang pada intinya Raperda tersebut sebagai suatu Peraturan yang bersifat delegasi atau amanah dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Diakhir penjelasan disampaikan harapan agar Raperda inisiatif DPRD dimaksud dapat dibahas melalui tahapan-tahapan dan rapat-rapat bersama Gubernur dan atau pejabat yang ditunjuk, yang pada akhirnya mendapat persetujuan bersama guna ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.(ADV)