oleh

Di Palembang Tower Illegal Marak Retribusi PAD Bocor

PALEMBANG I Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemerintah Kota Palembang  sejak tahun 2011 izin pendirian tower sampai tahun 2015 mencapai 167 tower, namun ternyata masih banyak tower berdiri tanpa izin yang mencapai puluhan. Hal ini membuat retribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) bocor.

“Sejak tahun 2011 hanya mencapai 167 tower yang memiliki izin, namuan apakah banyak tower yang berdiri secara illegal kami tidak tahu, ini data yang kami miliki,”kata Kabid Bistro Dinas Kominfo kota Palembang, Dangcik Boy ditemui usai melakukan rapat kerja dengan Komisi I DPRD Palembang, Senin (11/4/2016).

Dikatakan Dangcik, setiap pendirian tower provider harus berdasarkan ketentuan yang berlaku seperti luas,dan ketinggian dari tower yang didirikan, izin pendirian diajukan kepada   BPM-PTSP, Tata Kota dan Kominfo. Berdasarkan peraturan yang ada retribusi yang dikenakan kepada tower dariRp 3-6 juta pertahun.

“Namun retribusi belum diberlakukan karena sedangkan dilakukan revisi antara Pemerintah dengan DPRD Palembang, apakah retirbusi akan diberlakukan atau tidak,”jelasnya.

Sedangkan Anggota Komisi I DPRD Palembang, Lailata Ridha menjelaskan pihaknya melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap maraknya tower illegal yang berdiri, sehingga dengan itu Pemerintah tidak diuntungkan kerena para pemilik provider ini tidak membayar rtribusi bagi daerah.

“Setelah melakukan rapat kerja, kami akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan, terhadap tower yang illegal,”jelasnya.

Sebelumnya, Kepala BPM-PTSP Palembang Drs Ratu Dewa menjelaskan, jika saat ini pihaknya sedang menunggu pengajuan nama anggota tim untuk pengawasan dan pengendalian terpadu di Palembang. Masih ada beberapa SKPD yang belum mengajukan nama perwakilan yang akan dilibatkan dalam pendataan di lapangan.

“Sebelumnya tim terpadu ini telah ada SK Walikotanya, tetapi setelah dicek ternyata ada SKPD yang belum melaporkan nama perwakilan untuk tim ini. Padahal kan semua SKPD memiliki bagian pengawasan dan pengendalian yang kami nilai belum optimal ketika berjalan sendiri-sendiri,”katanya.

Dewa yakin tim ini sudah dapat bekerja pada April ini sehingga pihaknya segera mendapatkan data terkait seluruh perizinan di Palembang. Iapun menuturkan, BPM-PTSP secara khusus juga sudah mulai menerima pengaduan warga atau pihak manapun terkait proses perizinan. Pihaknya membuka lebar akses informasi pengaduan ini baik disampaikan langsung ke pojok kantor BPM-PTSP, email, akun facebook, serta layanan telepon.

“Dengan begini kan jika di lapangan ada penyimpangan dari perizinan, warga dapat langsung melaporkan. Warga juga bisa melaporkan jika ada oknum nakal di badan kami yang merugikan, akan kami proses dengan melaporkannya ke Inspektorat untuk diberi sanksi yang sesuai,”tegasnya.

Terkait keberadaan ratusan tower ilegal yang tidak memiliki izin sejak pertama berdiri atau justru pemilik tak memperpanjang izin. Saat ini telah terjadi perubahan cukup signifikan, karena tak sedikit pemilik tower yang mengurus perizinannya.

“Sejak pemberitaan kalian (media), ada sekitar 30 pemilik tower yang sudah mengurus izinnya. Jelas ini sangat baik, karena maksud kita ya begini. Tidak perlu didatangi, silahkan urus izin sesegera mungkin. Datang langsung saja ke BPM-PTSP, kita akan beri kemudahan,”tukasnya.

Izin pendirian Tower, tahun 2011 13 tower, tahun 2012 sebnayk 12 tower, tahun 2013 sebanyak 79 tower, tahun 2014 sebanyak 36 tower dabn tahun 2015 sebanyak 37 tower. (Supardi)

Komentar

Berita Lainnya