Delapan fraksi di DPRD Palembang telah menyampaikan pendapat mereka mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Walikota untuk tahun anggaran 2022 dan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Pendapat pertama disampaikan oleh Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, Aldestar, sementara Fraksi Gerindra diwakili oleh Nazili.
Fraksi PDIP diwakili oleh Eddy Saat, Fraksi PAN oleh KMS Ahmad Sobri Fadilah, Fraksi PKB oleh Harya Pratistha Endi Putra, Fraksi PKS oleh Yulfa Cindosari, Fraksi Golkar oleh Peby Anggi Pratama, dan Fraksi NasdemPPP diwakili oleh Paidol Barokat.
Dalam kesempatan tersebut, juru bicara Fraksi Gerindra, Nazili, meminta kepada Walikota Palembang untuk meningkatkan tata kelola keuangan. Hal ini dikarenakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan penurunan opini menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada anggaran tahun 2022.
“Selama 12 tahun terakhir, Palembang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tentu saja, hal ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Palembang ke depannya. Laporan keuangan menjadi indikator penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik,” ungkapnya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Palembang, Raden Muhammad Yusuf Indra Kesuma, dan dihadiri oleh Ketua Zainal Abidin, Wakil Ketua Adzanu Getar Nusantara dan Dauli, serta puluhan anggota DPRD Palembang lainnya.
Turut hadir secara langsung Walikota Palembang, Harnojoyo, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Palembang, Yanuarpan Yani, Asisten III, puluhan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Palembang, serta para Camat dan Lurah di Kota Palembang. (ADV)
