JAKARTA I Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Ancol Zainudin Amali memastikan Tim Transisi akan tetap ada dan berfungsi meski tidak diakomodir dalam surat keputusan perpanjangan kepengurusan Golkar hasil Munas Riau 2009 oleh Kementerian Hukum dan HAM.
“Tim transisi kan bertugas mengawasi. Tinggal bagaimana mereka memposisikan diri dengan SK Kemenkumham,” kata Zainudin Amali saat ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Kamis (28/1/2016).
Tim Transisi, kata Amali, merupakan kumpulan kader senior Partai Golkar, dan merangkul dua pihak yang berseteru. Tim Transisi diketuai oleh mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla, sementara Bacharuddin Jusuf Habibie dipercaya sebagai Pelindung.
Dua pimpinan partai yang belakangan berseteru, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie, pun tercatat dalam keanggotaan Tim Transisi. Tujuh anggota lainnya adalah Ginanjar Kartasasmita, Emil Salim, Abdul Latif, Siswono, Akbar Tandjung, Theo L Sambuaga, dan Sumarsono.
“Siapa yang mempertanyakan mereka? Saya optimis, mereka berfungsi seperti harapan kami, menjadi fasilitator yang baik,” katanya.
Tim Transisi dibentuk Mahkamah Partai Golkar yang diketuai Muladi, sekitar dua pekan lalu. Tim itu bertugas mengawal penyelenggaraan musyawarah nasional yang menjadi forum rekonsiliasi dari dualisme kepemimpinan Golkar.
Pembentukan Tim Transisi mendapat penolakan dari sejumlah pengurus Golkar kubu Aburizal. Penolakan muncul lantaran mahkamah partai yang diketuai Muladi dinilai tidak memiliki dasar legalitas untuk membentuk tim transisi.
Bagaimanapun, Amali menegaskan, kehadiran Tim Transisi punya andil dalam terwujudnya kesepakatan Munaslub sebagaimana keputusan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang diprakarsai kepengurusan Aburizal versi Munas Riau. Munaslub menjadi absah lantaran kepengurusan Munas Riau mendapat pengakuan pemerintah.
“Peran JK sebagai Ketua Tim Transisi jangan dianggap kecil. Munas Riau dihidupkan kembali. Ada peran beliau di situ,” kata Amali.
Dalam arti lain, kata Amali, keberadaan Tim Transisi masih sangat diperlukan terutama jelang diselenggarakannya Munaslub yang rencananya akan digelar paling lambat pada Juni 2016. Hadirnya tim transisi juga dianggap dapat mencegah terulangnya dualisme jelang Munas pada 2014 lalu.
“Kalau dilepaskan ke kami saja, pasti akan ada problem lagi. Ini kan jadi ada yang fasilitasi dan mengawasi. Masih butuh Tim Transisi,” ujarnya.(cnn)
