oleh

PPP: Lebih Bijak Revisi UU KPK Ditunda

Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi damai membunyikan kentungan sebagai tanda bahaya revisi UU KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 16 Februari 2016. Aksi tersebut berusaha mengingatkan bahaya dalam proses revisi UU KPK di DPR. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi damai membunyikan kentungan sebagai tanda bahaya revisi UU KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 16 Februari 2016. Aksi tersebut berusaha mengingatkan bahaya dalam proses revisi UU KPK di DPR. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

JAKARTA I Anggota Komisi III DPR RI Asrul Sani mendukung keputusan Presiden Joko Widodo yang menyatakan revisi Undang-Kndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditunda pembahasannya. Menurutnya, penundaan merupakan jalan terbaik di tengah pro dan kontra.

“PPP mendukung penundaan (revisi UU KPK), akan lebih bijak seperti itu (ditunda),” kata Asrul saat ditemui di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016).

Asrul menyampaikan, revisi UU KPK setidaknya dilakukan bersamaan dengan pembahasan RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP, tambahnya, mengatur tentang ketentuan umum. Sementara dalam revisi UU KPK menyangkut persoalan kewenangan atau prosedur.

“Prosedur itu ketentuan khusus, maka ketentuan umumnya harus kami fiksasi dulu, ketentuan umum itu adanya di KUHAP,” jelas Asrul.

Saat ini anggota dewan belum membahas revisi UU KUHAP. Parlemen tengah fokus pada revisi UU KUHP.

Soal penyadapan, menurut Asrul, seharusnya diatur dalam undang-undang tersendiri. Kewenangan penyadapan itu juga berlaku bagi seluruh lembaga penegak hukum, bukan hanya untuk KPK semata.

“Ketika untuk KPK diatur secara khusus, ini kan kayak ada diskriminasi di antara lembaga penegak hukum. Harusnya sama untuk KPK, Polri, kejaksaan, BIN, BNPT,” kata Asrul.

Senin pagi, Presiden Joko Widodo menyatakan sikap pemerintah. Dia meminta agar pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditunda. Hal itu disampaikan usai dirinya bertemu dengan sejumlah anggota DPR dan pimpinan KPK di istana negara.

Hasil pertemuan itu menyatakan bahwa pemerintah dan DPR sepakat untuk menunda pembahasan revisi UU KPK. Jokowi menilai rencana perubahan undang-undang itu perlu dikaji secara mendalam lagi.

Sementara pimpinan KPK mengapresiasi sikap pemerintah. Ketua KPK Agus Rahardjo berharap DPR RI ikut menunda pembahasan revisi UU KPK yang rencananya akan digelar Selasa (23/2) dalam rapat paripurna.

“Kalau Bapak Presiden sudah menunda, seharusnya harapan kami teman-teman di DPR juga menunda sampai IPK (Indeks Persepsi Korupsi) mencapai 50,” kata Agus.(CNN)

Komentar

Berita Lainnya