oleh

Pemkab dan DPRD Muara Enim Setujui RAPBD-P 2021

MUARA ENIM – Sidang Paripurna ke XI dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Muara Enim terhadap RAPBD-P 2021 digelar di ruang Rapat Paripurna DPRD Muara Enim, Kamis (30/9/2021), dan dihadiri oleh 29 orang dan 5 orang secara virtual, serta Forkompinda Pemkab Muara Enim.

Menanggapi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah – Perubahan (RAPBD – P) Tahun Anggaran 2021 yang disetujui DPRD Muara Enim, atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim, H Nasrun Umar didampingi Pj Sekda Muara Enim Emran Tabrani terkait persetujuan RABD-P Tahun Anggaran 2021 tersebut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pihak Legislatif.

“Atas nama Pemkab Muara Enim terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD Muara Enim dengan jerih payah, perhatian, dan pemikiran mulai dari fraksi dan pandangan komisi hingga pleno hari ini menyetujui RAPBD-P Tahun Anggaran 2021,” ucap Pj Bupati.

Kemudian ia mengatakan, meskipun menyadari keuangan cukup sulit tapi RAPBD-P tahun anggaran 2021 sudah bisa disetujui yang menjadi kesepakatan bersama Eksekutif dan Legislatif. Meskipun, belum semua bisa diakomodir dengan keterbatasan keuangan daerah dan akibat dampak pandemi.

Lanjutanya, Maka dari itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan bisa mencari sumber – sumber diluar APBD yakni melalui CSR BUMN maupun BUMS yang ada di Kabupaten Muara Enim.

“Dengan keterbatasan yang ada Eksekutif akan terus melakukan koordinasi dengan Pusat dan Pemerintah Provinsi tidak lain untuk meningkatkan PAD dimasa datang,” ujar Nasrun Umar

Kedepan, lanjutnya, Bupati dengan adanya aspirasi dan tanggan dari Dewan ini akan menjadi perhatian, kajian, dan pertimbangan Eksekutif guna ditindaklanjuti terhadap apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan yang akan datang.

“Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan selama pembahasan RAPBD-P ini, sebelum menjadi Perda secepatnya akan diajukan ke Gubernur untuk dievaluasi. Kami harap tidak akan memakan waktu lama sehingga program dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Muara Enim, Liono Basuki, B.Sc mengatakan paripurna DPRD ke -XI diikuti 29 anggota DPRD dan hadir 5 orang secara virtual.

Sebelum dituangkan dalam berita acara, penyampai pertama dari Komisi I DPRD Muara Enim, Boni mangatakan setelah mendengar, menyimak dan membaca RAPBD-P yang dipaparkan Pj Bupati mengambil kesimpulan bahwa Eksekutif untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Pilkades, dan tolong ditindaklanjuti arah pembangunan harus sesuai dengan RPJMD Kabupaten Muara Enim 2018-2023.

Dari Komisi II DPRD Muara Enim, Edi Chandra mengapresiasi kepada Pemkab Muara Enim pada masa keuangan sulit masih berusaha mencari solusi mengatasi permasalahan. “Kami sependapat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan skala prioritas,” ujar Edi.

Kemudian Komisi III DPRD Muara Enim, Meta Apriyani, mengatakan bahwa Komisi III mendukung langkah – langkah Eksekutif seperti mewajibkan perusahaan membuat NPWP di Kabupaten Muara Enim sebelum memulai usaha, dan kewajiban perusahaan memiliki kantor di Kabupaten Muara Enim.

Terakhir, Komisi IV DPRD Muara Enim dengan penyampai Izroni Ilyas yang meminta anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Muara Enim ditingkatkan agar lebih optimal dalam melaksanakan fungsi kehumasan sehingga pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim bisa tersampaikan dengan baik. (Rahmad)

Komentar

Berita Lainnya