INDERALAYA I Partai politik pengusung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ogan Ilir (OI) memiliki keterlibatan dalam penentuan mengisi kekosongan Wakil Bupati (Wabup) OI pasca H Ilyas Panji Alam resmi menjadi pelaksana tugas Bupati OI. Hal itu sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) No 8/2015 Pasal 174.
Anggota DPRD OI, Kusharyadi Alun sekaligus Ketua Bapillu PBB OI didampingi anggota DPRD OI lainnya Rahmadi Djafar menegaskan bahwa mekanisme untuk mengisi kekosongan figur Wakil Bupati OI kedepan setelah definitif yang didasarkan atas UU berlaku ialah partai pengusung yang memiliki kursi di DPRD OI seperti, Golkar, PDIP, PPP dan Hanura bersama dengan anggota DPRD OI lainnya memiliki hak yang sama dalam menentukannya .
“Nanti dua nama yang muncul merupakan usulan dari partai pengusung. Akan tetapi bisa saja muncul dari unsur birokrat. Siapapun Wakil Bupati yang muncul nanti pastinya harus bisa menjadi tauladan yang baik dan mampu merubah OI menjadi lebih baik lagi ke depannya,” ujar Kusharyadi Alun.
Dia melanjutkan salah besar jika untuk mengisi kekosongan wakil bupati hanya milik Golkar. Sebab bukan saja Golkar sebagai partai yang mengusung dalam pilkada, melainkan ada partai lain juga.
Dia menambahkan bahwa untuk mengisi kekosongan wakil bupati dapat dilakukan jika setelah adanya kekuatan hukum tetap atau inkrah atas apa yang terjadi menimpa AW Nofiadi.
“Setelah memiliki kekuatan hukum tetap maka pembahasan siapa wabup OI akan dirapat paripurnakan dulu melalui voting terbanyak dewan. Jika dihitung dengan fraksi oposisi kemungkinan fraksi gabungan kita ada sebanyak 22 kursi,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua PPP OI, Porsaid menambahkan bahwa pihaknya dalam waktu dekat ini akan melakukan rapat kordinasi dengan agenda menetapkan siapa saja nama yang akan diusung sebagai calon wakil bupati OI.
” Yang pastinya PPP OI selalu siap mengirimkan kader terbaiknya untuk di usung menjadi wakil bupati,” kata Porsaid. (ST)
