PALEMBANG I Program Smart City yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Palembang direncanakan menyasar ke segala sektor. Tak hanya untuk pelayanan publik, konsep ini juga akan digunakan sebagai cara untuk mengendalikan produksi sampah yang terus meningkat setiap waktunya.
Untuk mengatispasi overnya sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) maka akan dipasang Closed Circuit Television (CCTV) yang nantinya juga diusulkan dipasang di bebrapa titik yang kerap dijadikan masyarakat membuang sampah, meskipun sebenarnya dilarang.
Tujuannya untuk mengetahui aksi nakal pembuangan sampah yang dilakukan masyarakat, sehingga masyarakat yang diketahui membuang sampah sembarangan akan diberikan efek jera yang akan diberikan oleh instansi berwenang.
Kepala Bappeda Kota Palembang , Sapri Nungcik menjelaskan, system yang akan terkoneksi pada rencana pemasangan CCTV ini diberi nama ‘e-Blusukan’. Aplikasi tersebut saat ini sedang dikembangkan oleh tim dari Bappeda Palembang dan nantinya akan terkoneksi secara langsung ke seluruh kecamatan hingga kelurahan yang ada di Palembang.
“Walikota Palembang yang sangat fokus pada upaya pengelolaan sampah jelas akan sangat terbantu dengan keberadaan e-Blusukan dan CCTV. Rencananya dengan CCTV tersebut dapat memonitor sejumlah titik di Palembang yang kerap banyak sampah dan juga menjadi acuan bagi DKK
(Dinas Kebersihan Kota) untuk bergerak mengangkutnya ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir),”katanya saat rapat program Smart City di Bappeda, Selasa (23/2/2016).
Menurut Sapri, jelas sangat dibutuhkan koordinasi intens dengan DKK Palembang untuk menentukan titik mana saja yang menjadi TPS resmi serta menjadi lokasi pembuangan sampah dadakan yang sering dibuat sendiri oleh masyarakat.
Tak hanya TPS, e-Blusukan in juga nantinya akan disiapkan dengan menunjukkan lokasi yang mungkin saja terjadi genangan air yang tak jarang meluap menjadi banjir di Palembang. Pantauan fasilitas umum di kelurahan seperti kondisi pasar tradisional atau sekolah, juga direncanakan menjadi konten utama dalam aplikasi ini.
Hanya saja, Sapri mengaku realisasinya akan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pihaknya akan berusaha mendapatkan dana yang bisa berasal dari Pemerintah Pusat atau investor yang tertarik memberikan hibah bagi realisasi Palembang menjadi kota “Smart City”. Sebelumnya, Pemerintah Perancis sudah menawarkan untuk berinvestasi di Palembang untuk konsep Smart City ini. Sayangnya, investasi tersebut berupa pinjaman dana yang dibayar dalam tempo tujuh tahun sejak awal peminjaman.
“Jelas berat kalau hitungannya hutang seperti itu, oleh karena itu kami menahan dulu untuk menyetujui kerjasama dengan Perancis tersebut,”urainya.
Selain e-Blusukan, tim Bappeda juga sudah menyelesaikan e-Meeting yang dapat digunakan Walikota dan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tetap menggelar rapat meski tidak
bertatap muka.
“Konsepnya dengan grup yang ada di sosial media, bedanya kalau e-Meeting bisa seperti video conference. Saya misalnya bisa paparan tentang hasil pembahasan Smart City ini ke seluruh pejabat disaksikan langsung Walikota tanpa harus bertatap muka,”pungkasnya. (Supardi)
