JAKARTA I Perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi Dikti, Kementerian Agama, dan tujuh provinsi mitra USAID PRIORITAS mendukung keberlanjutan dan perluasan program USAID PRIORITAS. Demikian hasil dari Rapat Pembahasan Keberlanjutan dan Perluasan Program USAID PRIORITAS yang diadakan di Hotel Fairmont Jakarta, Senin (11/1/2016).
Hamid Muhammad PhD, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan Mendikbud Anies Baswedan telah berpesan bahwa Kemdikbud masih membutuhkan program yang dirintis USAID PRIORITAS dan berharap program masih berlanjut di masa depan setelah tahun 2017. Program USAID PRIORITAS merupakan program lima tahun dan akan berakhir April 2017.
“Kemdikbud berharap ada sinergi kelembagaan agar program yang ada tidak berjalan sendirian. Perlu ada sinergi antara lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP) dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) dengan pendekatan kabupaten secara menyeluruh. Kita tidak mungkin tangani sendirian, butuh bantuan banyak dari luar,” ungkap Hamid Muhammad saat membuka rapat.
Prof Dr Kamaruddin Amin, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, menyatakan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan fundamental dalam memajukan pendidikan. Dia menilai kehadiran USAID PRIORITAS merupakan instrumen yang strategis untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. “Saya sangat mendukung program USAID PRIORITAS dan akan kerja keras untuk mewujudkan target program bersama-sama. Kami juga akan diskusi dengan Pak Stuart Weston, Direktur Program USAID PRIORITAS, dan tim untuk diskusi lebih detil agar program bisa berkelanjutan dengan langkah afirmatif dan konkrit,” kata Kamaruddin Amin.
Dukungan keberlanjutan dan perluasan program juga disampaikan oleh perwakilan kabupaten mitra USAID PRIORITAS, seperti disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan. “Dana sebesar Rp 16,4 miliar untuk 10 kabupaten/kota non mitra akan dialokasikan untuk implementasi diseminasi program USAID PRIORITAS,” jelas Hasanuddin Darjo, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di sela-sela acara.
Dukungan serupa disampaikan Ir. Baharuddin MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, yang menyatakan bahwa Maros telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,73 Miliar untuk melanjutkan implementasi program USAID PRIORITAS, antara lain pembinaan MGMP dan KKG, serta program membaca. “Untuk program membaca, Pemkab Maros memiliki komitmen yang amat besar. Maros akan sediakan anggaran diseminasi pelatihan buku berjenjang, pengadaan buku bacaan, rehabilitasi perpustakaan dan menerbitkan Perbup tentang budaya baca,” kata Baharuddin.
Prof Dr Syawal Gultom, Rektor Universitas Negeri Medan, berharap keberlanjutan dan perluasan program USAID PRIORITAS dapat semakin banyak mengakses peningkatan mutu LPTK dan sekolah di daerah-daerah. “Untuk keberlanjutan dan perluasan program USAID PRIORITAS, LPTK perlu melakukan diseminasi program USAID PRIORITAS di LPTK sendiri, mengintegrasikan program USAID PRIORITAS ke dalam program studi dan kurikulum LPTK serta perlu ada dukungan pemerintah untuk revitalisasi LPTK dan penguatan LPTK sebagai Service Provider agar metode, materi, jaringan, dan sumber daya yang sudah dikembangkan USAID PRIORITAS dapat ditindak lanjuti oleh LPTK,” kata Syawal yang menjadi salah satu peserta diskusi.
Program USAID Prioritizing Reform, Innovation, Opportunities for Reaching Indonesia’s Teacher, Administrators, and Students (USAID PRIORITAS) adalah program lima tahun yang didanai oleh United States Agency for International Development (USAID) dan didesain untuk meningkatkan akses pendidikan dasar yang berkualitas di Indonesia. USAID PRIORITAS adalah bagian dari program kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat. Program ini telah diterapkan di sembilan provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat). *
