* Komisi II DPRD Babel Tinjau Kesiapan Penerima Bibit Padi di Kelurahan Kelapa
KELAPA – Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meninjau calon penerima bibit padi Tahun Anggaran 2021 bersama warga Kelurahan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Jumat (13/08/2021).
Dalam kunjungannya, Ketua Komisi II DPRD Babel, Adet Mastur beserta para anggotanya disambut langsung oleh Lurah Kelapa, Darmawi bersama warga setempat yang tergabung dalam kelompok tani.
Rencananya, penyerahan bibit padi dari Pemprov Babel ini akan diterima warga dalam waktu dekat. Program ini diharapkan dapat mewujudkan Babel menuju swasembada pangan.
“Sebagai bentuk perhatian kami padi ini baik sawah maupun ladang itu harus terus dikembangkan, potensi sawah kita cukup untuk keberlangsungan swasembada beras,” kata Adet Mastur di hadapan puluhan warga Kelapa.
Adapun bibit padi yang akan disalurkan kepada warga, yakni berjenis inpari 24 dengan berat 250 kg dan diprediksi memerlukan luas 10 hektare.
Dengan luas lahan itu, diprediksi para petani memerlukan 10 karung pupuk mutiara dan 10 karung pupuk organik.
Selain meninjau calon penerima bibit, rombongan anggota DPRD Babel itu memberikan kesempatan kepada warga setempat untuk menyampaikan aspirasinya terkait budidaya padi ini.
Dalam kesempatan itu, Ketua Kelompok Tani, Alman Parupi mengutarakan bahwa bibit inpari 24 itu cocok untuk kondisi tanah persawahan. Namun, tidak cocok untuk dibudidayakan di wilayah kelapa yang notabene merupakan wilayah perkebunan sawit.
Sebagai anggota gapoktan, pihaknya lebih fokus mengusulkan pembangunan jalan menuju sawah, sebab jika dalam kondisi hujan warga mengurungkan keberaniannya berangkat ke sawah.
“Sebagai gapoktan kami lebih membutuhkan jalan ke sawah. Kelurahan tidak mungkin bangun jalan. Kalau malam hujan tidak berani karena melewati kebun sawit,” sarannya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Adet Mastur menyarankan warga setempat membuat proposal yang diajukan kepada Pemprov Babel
“Namun jika pengelolaan budidaya di bawah pemerintah desa akan lebih leluasa membangun jalan, sebab desa melalui Kementerian Pemberdayaan Desa telah memiliki anggaran tersendiri,” terangnya. (EDI)
