oleh

Islandia Tunjuk Perdana Menteri Baru, Akan Gelar Pemilu Dini

Sigurdur Ingi Johannsson, Perdana Menteri Islandia yang baru, menyatakan bahwa pemerintah akan berfokus pada sejumlah proyek besar yang selama tiga tahun terakhir tertunda akibat kebijakan kontrol modal. (Reuters/Sigtryggur Johannsson)
Sigurdur Ingi Johannsson, Perdana Menteri Islandia yang baru, menyatakan bahwa pemerintah akan berfokus pada sejumlah proyek besar yang selama tiga tahun terakhir tertunda akibat kebijakan kontrol modal. (Reuters/Sigtryggur Johannsson)

JAKARTA I Pemerintah Islandia menunjuk Menteri Perikanan Sigurdur Ingi Johannsson sebagai perdana menteri baru menggantikan Sigmundur David Gunnlaugsson yang mundur menyusul terungkapnya investasi keluarganya di luar negeri yang tercantum dalam Panama Papers.

Gunnlaugsson mengundurkan diri setelah mendapat tekanan dari oposisi dan ribuan warga Islandia yang meluncurkan aksi unjuk rasa besar-besaran di depan gedung parlemen untuk menuntut Gunnlaugsson mundur.

Selain menunjuk pengganti Gunnlaugsson pada Rabu (6/4), Islandia juga akan menggelar pemilu dini untuk membentuk pemerintahan baru pada musim gugur mendatang, agar terdapat jeda waktu demi menindaklanjuti salah satu perubahan kebijakan ekonomi terbesar negara ini dalam beberapa dekade.

Perubahan kebijakan yang dimaksud adalah berakhirnya sistem kontrol modal yang diperkenalkan dalam upaya menyelamatkan kondisi ekonomi pada krisis tahun 2008 lalu.

Johannsson, yang juga pernah menjabat sebagai menteri pertanian, menyatakan bahwa pemerintah akan berfokus pada sejumlah proyek besar yang selama tiga tahun terakhir tertunda akibat kebijakan kontrol modal.

Sementara, pihak oposisi berupaya mendesak digelarnya pemilu baru dalam waktu dekat dengan meluncurkan mosi tidak percaya pada pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan pergeseran politik yang radikal di Islandia.

Gunnlaugsson lengser dari jabatannya pada Selasa (5/4) setelah Salah satu dokumen dari firma hukum yang berbasis di Panama, Mosseck Fonseca, bocor ke publik dan menunjukkan bahwa istri Gunnlaugsson memiliki perusahaan di yurisdiksi bebas pajak (offshore) bernama Wintris Inc.

Perusahaan ini dibeli Gunnlaugsson dan istrinya dari Mossack Fonseca pada akhir 2007 melalui cabang Landsbanki di Luxembourgh, salah satu dari tiga bank Islandia yang bangkrut pada 2008.

Perusahaan ini memiliki klaim senilai US$4,1 juta dari sejumlah bank Islandia yang gagal. Pihak oposisi menilai investasi itu merepresentasikan konflik kepentingan karena pemerintah tengah menghitung klaim semacam itu.

Catatan pengadilan menunjukkan Wintris memiliki investasi dalam obligasi dalam tiga bank Islandia yang bangkrut, menurut laporan Panama Papaers yang dipublikasikan International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ.

Laporan itu menyebutkan Gunnlaugsson menjual sahamnya sebesar 50 persen di Wintris kepada istrinya senilai US$1 pada 31 Desember 2009, tahun yang sama saat dia masuk parlemen, dan melanggar aturan etika Islandia karena tidak mengungkapkan investasi itu.

Dalam sebuah tulisan Facebook yang diunggah pada 15 Maret, istri Gunnlaugsson, Anna Sigurlaug Palsdottir menyatakan dia adalah pemilik tunggal aset Wintris, dan bahwa suaminya telah terdaftar sebagai rekan pemilik karena kesalahan bank, yang katanya, telah diperbaiki pada 2009. Uang itu berasal dari penjualan saham dalam bisnis keluarganya.

Gunnlaugsson juga mengklaim bahwa aset istrinya yang dikenakan pajak di Islandia.

Islandia tengah berjuang untuk pulih dari bangkrutnya sejumlah bank yang terjerat utang pada 2008 lalu. Hal ini menyebabkan aksi protes besar-besaran yang berujung pada jatuhnya pemerintahan saat itu dan memenjarakan banyak bankir.

Banyak warga Islandia yang masih tidak percaya kepada pemimpin mereka setelah fenomena ini. (CNN)

Komentar

Berita Lainnya