PALEMBANG | Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru menyaksikan secara virtual di Command Centre kantor Gubernur Sumsel, Jum’at (15/1) pagi jalannya Penandatanganan Kontrak Paket Tender atau Seleksi Dini Proyek Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2021 yang dihadiri Presiden RI Joko Widodo.
Gubernur Herman Deru usai menyaksikan penandatanganan kontrak tersebut menyebut, dengan ditandatangan kontrak maka proses pengadaan barang dan jasa demi mendorong percepatan pembangunan dapat dijalankan.
“Saya kira ini selaras dengan yang telah kita dilakukan di Sumsel. Dimana pembangunan di berbagai sektor telah lama menjadi prioritas kita,” tegas Gubernur.
Herman Deru menyebut, prioritas pembangunan yang dijalankannya di Sumsel di tahun 2021 selaras dengan keinginan pemerintah pusat. Dimana Pemprov Sumsel tetap fokus pada pembangunan irigasi dan infrastruktur dan penunjang lainnya yang ada di Kabupaten/kota di Sumsel.
“Fokus kita bukan hanya pembangunan jalan dan jembatan tetapi termasuk juga infrastruktur lainnya, seperti irigasi termasuk juga kolam retensi dan juga penataan pemukiman,” tambahnya.
HD menginstruksikan kepala OPD terkait dengan urusan infrastruktur untuk cepat tanggap dalam menangani kondisi infrastruktur yang sifatnya non program. Seperti ada usulan yang mendadak, ada bencana banjir yang terjadi secara mendadak.
“Termasuk jalan yang berlobang masyarakat bisa kontak langsung melalui telepon dan ada centralnya yang akan mendistribusikan persoalan ini,” katanya.
Pada kesempatan itu, Presiden RI Joko Widodo menekankan agar Kementerian PUPR melakukan gebrakan yang berdampak signifikan di berbagai sektor. Terlebih, anggaran yang dikucurkan untuk Kementerian PUPR terbilang sangat besar yakni senilai Rp149,8 triliun.
“Saya harap anggaran besar yang dikucurkan ini dapat berdampak signifikan. Bisa menggerakkan sektor konstruksi dan sektor lainnya. Jika anggaran tersebut dikelola dengan baik, tentu akan menimbulkan efek yang luas,” kata Jokowi.
Kuncinya, lanjut Jokowi, yakni kecepatan dalam bekerja. Terlebih di masa pandemi covid-19 saat ini. Kecepatan dan keakuratan dalam bekerja sangat dibutuhkan agar perekonomian semakin pulih.
“Kecepatan bekerja untuk proyek strategis harus dilakukan. Namun meski cepat, harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan transparan,” ucap Jokowi.
Dilain pihak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam laporannya menyebut perkiraan, penyerapan anggaran Kementerian PUPR hingga akhir Januari mencapai 14,8 Triliun dari total pagu Tahun Anggaran 2021 senilai Rp 149,8 Triliun.
“Besaran anggaran tersebut menyerap sebesar 9,9 persen dari total TA. 2021 Kementerian PUPR Senilai Rp 149,8 Triliun,” terangnya sembari menyebut untuk tahap selanjutnya, sebanyak 1.984 paket pekerjaan infrastruktur senilai Rp 24 Triliun akan diselesaikan dan ditandatangani. kontraknya pada Februari 2021 mendatang.(ade)
