pemkab muba pemkab muba pemkab muba
Lahat

Enam OPD Pemkab Lahat Jadi Uji Coba Pelayanan Bergerak di Mall Pelayanan Publik

48
×

Enam OPD Pemkab Lahat Jadi Uji Coba Pelayanan Bergerak di Mall Pelayanan Publik

Sebarkan artikel ini
pemkab muba

Lahat– Plaza Tepian Lematang yang sempat terbengkalai selama dua tahun, kini disulap menjadi Mall Pelayanan Publik (MPP). Sebelum dilakukan launching secara penuh dan langkah awal revitalisasi MPP, sebanyak enam Operasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Lahat dilakukan uji coba dalam Pelayanan Bergerak (mobile).

Pj Bupati Lahat Muhammad Farid SSTP MSi menjelaskan, pelayanan bergerak (mobile) merupakan cikal bakal dalam membangun pelayanan publik yang langsung menyentuh akarnya. Pelayanan jadi hal wajib dilakukan dalam pemerintahan, khususnya bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Disamping itu, pelayanan bergerak (mobile) juga jadi standar pelayanan publik kekinian, yang baik ke depannya.

“Insya Allah dengan lokasi di tengah kota, jangkauan masyarakat jadi tidak terlalu jauh dan tidak mengeluarkan biaya tinggi. Juga lebih efektif dan efisien karena satu tempat, satu pintu satu atap, semua layanan bisa dilakukan,” jelas Farid saat membuka launching Pelayanan Bergerak (mobile), di Plaza Tepian Lematang, Kamis (28/3/2024).

Farid optimis bila nantinya MPP berjalan dengan baik, maka perusahaan-perusahaan BUMN akan berlomba-lomba dalam membuka pelayanan di MPP. Sebab adanya MPP bertujuan untuk memberikan info kepada masyarakat tentang eksistensi mall pelayanan. Ini juga jadi komitmen Pemkab Lahat dalam memberikan layanan yang baik, yang akan dilakukan evaluasi secara faktual terkait operasi pelayanan.

Sementara, uji coba dalam rangka pelayanan bergerak (mobile) dilakukan sebanyak enam unit layanan dari OPD berbeda, diantaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan terakhir Bank SumselBabel Lahat.

“Rencana awal bulan September akan launching secara penuh dan dihadirkan Menpan RB. Jangan liat MPP saat ini tapi liat dampak ke depannya nanti,” kata Farid.

Senada disampaikan PLT Assisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif Akik Dwi Suharto Rudolfus melalui virtual menyampaikan, MPP diberikan kepada lembaga atau instansi pemerintah, sebagai upaya meningkatkan percepatan kejangkauan pelayanan keamanan dan terintegrasi.

“Meningkatkan aksesibilitas masyarakat, dan tidak fokus kepada kantor fisik tapi menyatukan koordinasi penyaluran yang tersedia termasuk pelayanan. Saat ini sebaran 216 mall pelayanan publik dan mpp digital,” sampainya. Sfr

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *