oleh

Disebut Rugi Akibat Anak Perusahaan, PTBA: Transaksi Dilakukan Sesuai Aturan

MUARA ENIM – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Sumatera Bagian Selatan, melalui Deputy MAKI Sumbagsel Ir Feri Kurniawan, kembali angkat bicara terkait akuisisi yang dilakukan PT Bukit Asam (PTBA) melalui anak Perusahaan PT Bukit Multi Investama (PT BMI) terhadap saham PT Satria Bahana Sarana (PT SBS).

Dijelaskan Feri, dalam akuisisi pada 2015 lalu itu, ada dugaan PT BMI menggelontorkan dana sebesar Rp 48 Miliar untuk memperoleh kepemilikan 95 persen atas saham SBS. Menurutnya, manajemen PTBA berpendapat  aktiva PT SBS disinyalir merepresentasikan jumlah yang lebih besar dari nilai buku yang dibayar oleh PTBA.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa aktiva PT SBS yang dianggap menguntungkan itu diduga sebesar Rp 102 miliar yang timbul dari akuisisi saham PT SBS. Dan akan diperoleh melalui sinergi operasi Kelompok Usaha dari SBS melalui keahlian pada bisnis jasa pertambangan dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh SBS.

“Selain itu, manajemen PTBA mengakui dalam akuisisi PT SBS tidak mengurangi pajak penghasilan yang harus di bayar PTBA. Dan manajemen PTBA juga berpendapat dari seluruh nilai piutang usaha dan piutang lain-lain senilai Rp 58,1 miliar sebagai piutang tertagih. Dugaan adanya Kas PT SBS sebesar Rp 50,1 milyar dan asset PT SBS yang dinilai sebesar Rp 176 milyar dianggap sebanding dengan hutang PT SBS senilai hampir Rp 423 milyar,” urainya.

Lebih lanjut Feri menjelaskan, di sinyalir hutang PT SBS ini termasuk hutang ke perbankan dengan nominal Rp 217 milyar dan hutang kepada pihak ketiga, termasuk hutang pajak yang menjadi hutang PT BA dengan mengakuisisi saham PT SBS. “Sekarang, apakah proses akuisisi tersebut telah sesuai aturan dan tidak menambah beban perusahaan serta tidak berpotensi merugikan keuangan negara,” kata Feri.

“Keberhasilan suatu perusahaan dalam melakukan akuisisi tergantung pada hasil penilaian audit auditor independent sebelum akuisisi dan proses akuisisi harus dijelaskan dalam laporan keuangan konsolidasian secara transfaran karena PTBA perusahaan terbuka,” katanya menambahkan.

Dalam financial report PT BA, dirinya membaca, bahwa manajemen berpendapat transaksi kombinasi bisnis yang dilakukan oleh Grup telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tapi di jelaskan di dalam FR PT BA pendapat OJK. Meskipun demikian, dia menyebut masih ada yang mencurigakan dalam proses akuisisi ini.

“Dilakukan pihak manajemen ataukah pemegang saham dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia atau orang-orang yang diluar itu namun berpengaruh kepada manajemen. Coba simak keuntungan PT BA tahun 2016 yang seharusnya naik mendekati Rp 3 Trilyun, namun karena mengakuisisi saham PT SBS turun dari tahun 2015. Keuntungan PTBA tahun 2016 berdasarkan perhitungan auditor independent hanya pada kisaran  Rp. 2 trilyun,” kata Feri mengungkapkan.

Sebelumnya kata Feri PTBA juga telah mengakuisisi saham  PT Bumi Sawindo Permai pada Oktober 2014. PTBA mengakuisisi 99,9% saham PT BSP dengan harga pembelian Rp. 861 miliar melalui BMI.

PT BSP merupakan perusahaan dengan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan pengolahan hasil turunan kelapa sawit yang berdomisili di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Di mana Pada perjanjian jual beli saham, PT BMI mengambil alih saham senilai Rp 861 milyar dari pemegang saham sebelumnya, PT Mahkota Andalan Sawit (PT MAS) dan Mily, Biaya terkait akuisisi telah dibebankan pada beban administrasi, dan umum pada laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014.

Dari seluruh nilai piutang senilai nominal Rp. 42,6 Miliar dan piutang senilai Rp. 41,5 Miliar PTBA berpendapat piutang yang tertagih. “Sepertinya Manajemen PT BA berpendapat terhadap hutang PT BSP senilai hampir Rp 600 milyar setara dengan asset yang dinyatakan oleh PT BSP mendekati Rp 800 milyar. Hingga pembelian saham PT BSP senilai Rp 861 milyar sangat layak dan menguntungkan,” jelasnya.

“Dan kembali pihak manajemen PTBA berpendapat bahwa transaksi kombinasi bisnis yang dilakukan oleh PTBA telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Namun didalam FR PT BA belum di temukan pendapat dari Otoritas Jasa Keuangan dan hasil penilaian auditor independent sebelum proses akuisisi. Pertanyaannya apakah saat ini PT yang telah diakuisisi tersebut telah memberikan keuntungan bagi PTBA atau masih terus disubsidi oleh PTBA terutama untuk PT SBS Tanjung Enim,” katanya menambahkan.

Terkait berbagai dugaan yang dilancarkan ini, pihak manajemen PTBA melalui sekretaris perusahaan, Apollonius Andwie saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp, Sabtu (27/3/2021) mengatakan bahwa sejauh ini transaksi telah dilakukan sesuai dengan aturan dari OJK.

“Transaksi juga telah diumumkan di keterbukaan informasi publik Bursa Efek Indonesia (BEI). Ini Sesuai Peraturan BAPEPAM LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (dimana ini bukan Termasuk Transaksi Material). Peraturan Bapepam LK No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik,” tegasnya.

Mengenai dugaan kerugian dan subsidi yang diberikan kepada anak perusahaan, dia menyebut bahwa hal ini sejauh ini tidak ada. Begitupun mengenai keuntungan bagi PTBA dari pihak anak perusahaan.

“Kami perlu memastikan datanya terlebih dulu. Tapi sejauh ini tidak ada subsidi yang diberikan PTBA ke anak perusahaan,” jelasnya. (Rahmad)

Komentar

Berita Lainnya