oleh

Begini Pandangan Sembilan Fraksi DPRD Muara Enim Tentang RAPBD-P Tahun Anggaran 2020

MUARA ENIM – Sembilan Fraksi di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enimmenanggapi Rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2020 pada Rapat Paripurna DPRD di Sekretariat DPRD Muara Enim, Selasa (15/9/2020).

Mengawali berbagai pandangan tersebut, Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Alfran SPt menyampaikan pandangan tentang RAPBD-P ini. Dalam penyampaiannya, Fraksi PDIP meminta Eksekutif agar prioritas terhadap rencana strategi daerah untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan pembangunan daerah mendatang. PAD harus dipacu sehingga pembiayaan pembangunan daerah terpenuhi serta perbaikan ekonomi lebih meluas.

Dari Fraksi Demokrat yang diwakili Yusran, meminta Eksekutif penajaman pada APBD Perubahan tahun 2020 agar berdampak ke masyarakat, dan lakukan evaluasi pembangunan agar lebih baik. Serta meminta APBD Perubahan tepat sasaran dan memihak ke masyarakat.

Dari Fraksi Golkar Bony SH, meminta Eksekutif untuk memaksimalkan PAD dan belanja daerah dengn profesional dan efisiensi. Sedangkan, Mualimin Fajarudin, dari Fraksi PPP, menekankan APBD Perubahan muaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tak jau berbeda, Fraksi Gerinda Fitrianzah, meminta agar dana tambahan DID bisa optimal digunakan untuk pemulihan. Begitupun Rika, dari Fraksi Nasdem, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim ditengah wabah Covid-19 agar menyisihkan 5 persen anggaran untuk UMKM.

Dilanjutkan dari Fraksi PKS Samudera Kelana, meminta Eksekutif agar menyelesaikan masalah BPJS, menyediakan paket pulsa untuk belajar Daring, dan menertibkan tempat hiburan yang bisa menjadi klaster penyebaran Covid-19.

Kemudian dari Fraksi Amanat Berkarya Bangsa Piyardi, menyatakan sikap siap membantu Bupati untuk memutus mata rantai Covid-19 dan mendukung regulasi cepat akurat. “Dalam mengelola PAD, Bupati mempertimbangkan dan akomodir pelayanan sehingga mengurangi kemiskinan,” kata Piyardi.

Terakhir dari Fraksi Bintang Nurani Rakyat Muhardi, meminta Eksekutif agar optimal dalam kinerja agar APBD Perubahan bisa efektif dan efisien.

Hingga akhirnya, Plt Ketua DPRD Muara Enim Liono Basuki, BSc, menutup paripurna yang kemudian meminta Plt Bupati Muara Enim yang hadir dalam paripurna ini menanggapi pandangan Fraksi-fraksi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). (Rahmad)

Komentar

Berita Lainnya