oleh

Anggota DPRD Ogan Ilir Terancam PAW

Hilmin anggota DPRD OI fraksi Demokrat terancam di PAW. Fhoto : Google Image
Hilmin anggota DPRD OI fraksi Demokrat terancam di PAW. Fhoto : Google Image

INDRALAYA I Belum genap dua tahun duduk di kursi empuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ogan Ilir (OI), posisi Hilmin yang aktif sebagai anggota DPRD OI fraksi Demokrat ini digoyang. Bertepatan pelaksanaan rapat paripurna yang berlangsung Selasa (12/4)  di gedung DPRD OI Tanjung Senai Inderalaya, ada surat masuk melalui Ketua DPRD OI dari DPC Partai Demokrat OI yang berisikan rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Hilmin dari keanggotaan DPRD OI.

Dalam isi surat itu, Hilmin disebut-sebut melakukan pelanggaran kode etik partai yang berujung pada pemberian sanksi terhadap Hilmin. Namun, Ketua DPRD OI H Ahmad Yani enggan berkomentar terkait dengan permasalahan itu dengan alasan masih mempelajari surat tersebut.

Ketua DPC Partai Demokrat OI Kanoviyandri Rasyid membenarkan adanya agenda PAW terhadap salah satu kader Partai Demokrat OI yang duduk di kursi DPRD OI. Hal itu menyusul setelah adanya keputusan inkrach (hukum tetap) dari mahkamah partai.

“Namun saya tidak tahu persis apakah bersangkutan (Hilmin) mengajukan keberatan atau tidak,”tuturnya.

Soal detail duduk perkara dalam persidangan di Mahkamah Partai, lanjut dia, pihaknya tidak begitu mengetahui masalah itu.

“Saya juga tidak mengetahui apakah ada perkara penggelembungan suara atau masalah lain. Pastinya surat putusan persidangan telah kami terima dan segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD OI Hilmin ketika dikonfirmasi menyatakan bahwa dirinya telah mengetahui adanya PAW tersebut berdasar putusan mahkamah partai. Kendati demikian, dalam isi surat itu sama sekali tidak ada persetujuan dan tandatangan resmi dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

“Jadi saya menganggap ada pihak tertentu yang melakukan skenario politik yang menginginkan adanya pergantian antar waktu,” jelas Hilmin.

Mengenai dugaan pelanggaran kode etik partai, lanjut Hilmin, pihaknya membantah hal itu.

Dia mengaku bahwa keinginan PAW terhadap dirinya merupakan skenario politik yang dilakukan oknum tertentu dan ini jelas merupakan bentuk kriminalisasi.

“Saya akan membawa masalah ini ke pengadilan. Saya akan tempuh melalui pengadilan Jakarta pusat dan mahkamah. Karena putusan itu belum inkrach dan tidak ada keputusan SBY sebagai ketua umum. Jelas ini bentuk kriminalisasi terhadap saya,”kata anggota DPRD OI dari Dapil V yakni Muara Kuang, Rambang Kuang dan Lubuk Keliat. (ST)

Komentar

Berita Lainnya