Palembang – Pemerintah Kota Palembang mulai bergerak cepat menghadapi persoalan banjir dan kemacetan lalu lintas yang kerap menjadi keluhan masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim, memimpin langsung Rapat Konsolidasi Tim Terpadu Percepatan Penanggulangan Banjir dan Kemacetan Lalu Lintas di Ruang Rapat Musi Lantai 3, Jumat (29/5/2026).
Rapat tersebut mengundang narasumber dan pakar melalui zoom yaitu Dr.FX. Suryadi, Senior lecturer IHE Delft Belanda, kemudian hadir unsur Forkopimda, Polrestabes Palembang, para asisten, kepala OPD, hingga perangkat dinas terkait lainnya. Dalam pertemuan itu, Pemkot Palembang mematangkan pembagian tugas lintas instansi guna mempercepat penanganan titik banjir dan kemacetan di berbagai wilayah kota.
Aprizal Hasyim menegaskan, pembentukan tim terpadu ini merupakan langkah konkret Pemerintah Kota Palembang untuk memastikan penanganan banjir dan kemacetan dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
“Pak Wali Kota berpesan agar seluruh pihak bergerak bersama-sama dengan ikhlas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, seluruh OPD harus siap siaga sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing,” ujar Aprizal di sela rapat.
Ia menjelaskan, setiap dinas telah diberikan pembagian wilayah serta tugas khusus dalam penanganan banjir maupun kemacetan lalu lintas. Mulai dari identifikasi penyebab genangan hingga langkah cepat penanggulangan di lapangan.
Dalam rapat tersebut, sejumlah OPD memaparkan strategi penanganan sesuai fungsi masing-masing. Dinas Perhubungan, misalnya, akan fokus pada penanganan darurat di lokasi terdampak, termasuk pengaturan lalu lintas, evakuasi warga, penyediaan lokasi pengungsian, hingga penyaluran bantuan logistik.
Selain itu, Dishub juga diminta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat penanganan teknis banjir, termasuk menyiapkan perahu karet di wilayah rawan genangan.
Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan akan memperkuat proses evakuasi warga yang terjebak banjir, khususnya lansia, anak-anak, dan warga sakit. Damkar juga menyiapkan mobil pompa serta mesin portable untuk membantu mengurangi genangan air di sejumlah titik.
Tidak hanya itu, petugas Damkar juga akan melakukan evakuasi hewan berbahaya seperti ular dan biawak yang kerap muncul ke permukiman saat banjir, sekaligus merespons laporan masyarakat melalui layanan Call Center 112.
Di sisi lain, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan mengintensifkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan menghadapi banjir. Informasi titik genangan, kondisi cuaca, hingga perkembangan penanganan banjir akan disampaikan secara berkala melalui kanal media sosial resmi pemerintah.
Satpol PP turut dilibatkan dalam pengamanan fasilitas umum, pemantauan titik banjir, hingga membantu pengaturan lalu lintas di kawasan terdampak demi memastikan keselamatan warga tetap terjaga.
Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) fokus melakukan pemetaan titik rawan banjir akibat sampah, penyediaan sarana prasarana kebersihan, serta penempatan tong sampah dan bak penampungan di lokasi strategis.
Untuk penanganan sosial, Dinas Sosial mengerahkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang disiagakan selama 24 jam di wilayah rawan banjir. Mereka bertugas melaporkan potensi bahaya, membantu evakuasi warga, serta mendistribusikan bantuan darurat berupa makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya.
Melalui pembentukan tim terpadu ini, Pemerintah Kota Palembang berharap penanganan banjir dan kemacetan dapat dilakukan lebih cepat, efektif, dan terintegrasi, sehingga dampaknya terhadap masyarakat bisa diminimalisir.
