oleh

Wow, Pemkab Muara Enim Anggarkan Kendaraan Mewah untuk Tamu

MUARA ENIM – Pengadaan mobil Toyota Land Cruiser (LC) untuk tamu VVIP, dalam belanja langsung APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 yang diajukan ke DPRD Kabupaten Muara Enim selain mendapat sorotan dari Fraksi PPP dan Tokoh pemuda serta Ormas juga menjadi sorotan beberapa Tokoh Pemerhati Perkembangan Pembangunan dan Politik Kabupaten Muara Enim, Yusrin Denseri dan Ganef Asmara NL.

Dikatakan Yusrin, pengadaan Mobil LC ini terasa kurang tepat jika Pemkab Muara Enim masih tetap memaksakan diri untuk membeli kendaraan roda empat seharga 2 M lebih tersebut di masa pandemi COVID-19. Dia menilai, seharusnya pemkab lebih peka dan sensitif dengan keadaan perekonomian masyarakat yang semakin morat marit, apalagi pada APBD 2020 ini mengalami defisit Rp300 miliar lebih.

“Untuk prestise dan kewibawaan daerah kendaraan mewah memang di perlukan, tapi tidak saat ini pembelianya, dan seharusnya Pemkab saat ini menunjukkan keprihatinan kepada susahnya ekonomi masyarakat, bukan malah sebaliknya,” urai Yusrin

Dia juga berujar seolah-olah Pemkab tidak ada rasa empati dan prihatin dengab kesulitan ekonomi masyarakat.

Sementara itu Ganef Asmara NL mengungkapkan, idealnya tidak perlu ada perdebatan soal mobil untuk tamu. “Karena dari pengalaman saya masih dapat dihitung jari kehadiran tamu seperti menteri ke sini dalam satu periodesasi sebuah pemerintahan, jadi masih belumlah terlalu mendesak, apalagi sepanjang pengalaman saya jika level menteri yang datang, maka mulai dari propinsi sampai pihak partai (bila menteri tersebut berasal dari partai) akan mempersiapkannya, belum lagi pihak kementerian itu sendiri yang biasanya akan mendatangkan kendaraannya plus plat nomornya bahkan pengawalannya,” jelasnya

lanjut Ganef, belum lagi pihak swasta yang melekat dalam hiruk-pikuk lobby serta sangat wajar jika pihak BUMN-pun turut serta ambil panggung dalam hal ini. “Jadi pemerintahan yang baik idealnya dapat merangkul para pihak tersebut, itu bukan sebuah kehinaan karena mereka yang diajakpun akan berbangga hati membantu,” jelasnya.

“Siapa yang tak mau kendaraannya dipakaikan untuk menjamu menteri. Kabupaten Muara Enim sudah sejak dulu kedatangan pejabat tinggi dari Jakarta, biasa saja. Nah lalu jika pembelian tersebut yang mengatasnamakan kepentingan tamu VVIP, lalu nanti jika ga ada tamu siapa yang akan pakai?, Sementara aturan kendaraan kepala daerah sudah diatur tak boleh melebihi aturan Permendagri. Lalu akan berapa biaya perawatannya?,” katanya menambahkan.

Meski demikian, dia menyebut bahwa anggaran kendaraan ini tidak mengganggu dalam kegiatan penangan COVID-19. “Pasti pemerintah sudah berhitung soal ini, oleh karenanya alihkan saja beli kendaraan untuk para pelaksana kegiatan pada level tertentu tadi, jangan kira saya tak paham soal ini,” tandasnya. (Rahmad)

Komentar

Berita Lainnya