PANGKALPINANG – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Herman Suhadi mengatakan, belanja daerah pada 2022 kemungkinan akan dilakukan pemangkasan, langkah tersebut dilakukan guna menekan defisit anggaran yang dialami Pemprov Babel.
Oleh karena itu, dia mengungkapkan, pihaknya akan membahas postur belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 dalam rapat anggaran bersama eksekutif.
Selain itu, Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, pada tahun anggaran 2022, belanja daerah diprediksi mencapai Rp2,7 triliun lebih, sementara pendapatan yang diterima hanya Rp2,2 triliun, sehingga terjadi defisit sebesar Rp500 miliar.
“Untuk menutupi kekurangan itu, kita akan menyisir bagaimana menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja sehingga postur APBD sehat, tidak ada kemungkinan untuk gagal bayar,” kata Herman kepada wartawan usai rapat banggar, Selasa (16/11/2021).
Dari hasil rapat bersama eksekutif tersebut, diutarakan dia, pihaknya sepakat, bahwa defisit yang terjadi di tahun 2022 harus berbanding lurus atau bersesuaian dengan sisa lebih Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA).
“Karena tidak ada cara lain menutupinya (defisit-red), tidak mungkin mau jual aset, kami juga tidak menyetujui bila ada pinjaman lagi,” tegasnya.
Untuk itu, lanjut dia, DPRD dan eksekutif, akan membahas anggaran mana saja yang dianggap kurang prioritas untuk dipangkas. Namun demikian ditegaskan dia, pihaknya tidak akan mengurangi anggaran yang berkenaan dengan pegawai dan honorer.
“Kami tidak menyisir anggaran tenaga honorer atau PNS, kami sisir kegiatan yang belum prioritas pasti ada yang terpangkas, salah satunya kecilkan belanja pegawai, ATK harus berhemat, intinya optimalisasi di belanja pegawai baik di Sekretariat Dewan ini juga,” terangnya. (EDI)