oleh

SPM Demo Kejari OKI, Terkait Dugaan Korupsi Sejumlah Desa

Ogan Komering Ilir | Puluhan orang yang mengatasnamakan Serikat Pemudan dan Masyarakat (SPM) Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ilir (OKI), Senin (16/12).

Aksi massa tersebut menuntut agar pihak Kejari OKI mengusut tuntas dugaan penyimpangan dan tindak pidana korupsi atas pengelolaan Dana Desa (DD) tahun 2018 Di Desa Sukadamai Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI yang dilakukan oleh oknum kepala desa setempat.

Koordinator Aksi (Korak) Yoppy Meitaha dan Povi Damarian SH dalam orasinya mengatakan adanya dugaan pekerjaan proyek pembangunan di desa tersebut terkesan asal jadi dan dugaan penggelembungan harga (mark up) dan kekurangan volume.

“Pada tahun 2018 DD yang diterima sebesar Rp.992,7 juta dengan realisasi tahap pertama sebesar Rp.198.541.600, kemudian tahap kedua dan tahap ketiga masing masing sebesar Rp.397.083.200,” katanya.

Dana tersebut diantaranya diperuntukkan bagi operasional PAUD, TK/TPA/TPQ/Madrasah non formal milik desa sebesar Rp.32,4 juta, pembangunan tembok penahan tanah Rp.228,2 juta, pengadaan tanah untuk PAUD sebesar Rp.208,4 juta.

Kemudian pembangunan jalan pemukiman/Gang sebesar Rp.32,8 juta, fasilitas jamban/MCK Umum sebesar Rp.82,5 juta, pembangunan sumber air bersih milik desa (mata air, tandon penampungan air hujan, sumur bor dll) sebesar Rp.87.3 juta dan penyertaan modal BUM Desa sebesar Rp.35,2 juta.

“Hasil investigasi kami adanya pekerjaan yang asal asalan dan mengurangi volume, RAB dan RKP Des nya diatasi harga pasar,” katanya.

Tidak hanya itu, sambung Yopi, adanya dugaan penggelembungan pembayaran honor dan upah tukang bangunan, pembelian bahan bahan diatasi harga pasar, adanya kegiatan ADD yang dibiayai melalui DD.

“Pembelian tanah untuk PAUD diduga di Mark up serta bantuan honor dan seragam PAUD yang tidak terealisasi sepenuhnya, serta adanya dugaan pemalsuan tandatangan pada salah satu kegiatan,” tandasnya.

Oleh sebab itu pihaknya meminta agar pihak Kejari OKI dapat mengusut tuntas dugaan penyimpanan dan indikasi korupsi tersebut.

“Sebagai komponen masyarakat yang peduli akan pembangunan daerah kita minta kepada pihak Kejari OKI untuk mengusut tuntas kasus tersebut, dan kita akan menurunkan massa yang lebih banyak jika tuntutan kita tidak segera ditindaklanjuti.” tukasnya.

Namun sayangnya setelah puas menyampaikan orasinya, puluhan massa ini hanya diterima oleh salah seorang jaksa fungsional di Kejari OKI, Tauhid, SH. Pasalnya hampir seluruh pejabat dijajaran Kejari OKI mulai Kajari hingga Kepala Seksi (Kasi) sedang tidak berada ditempat karena sedang mengikuti kegiatan rapat koordinasi (rakor) di Kejari Sumsel.

“Apa yang saudara sampaikan akan saya teruskan, karena kebetulan hari ini ada kegiatan di Kejati, namun demikian tetap akan kita tindaklanjuti,” tandasnya.

Usai menggelar aksinya, massa yang dikawal oleh jajaran Polres OKI tersebut langsung membubarkan diri secara tertib. (Romi)

Komentar

Berita Lainnya