PALEMBANG I Disaat rakyat Sumatera Selatan sedang dibebani kenaikan berbagai kebutuhan pokok mulai harga BBM, gas elpiji, hingga kebutuhan pokok, kabar tak elok datang dari gedung wakil rakyat Propinsi Sumatera Selatan. Akhir pekan ini ramai-ramai anggota dewan yang terhormat propinsi sumatera selatan akan melakukan outbond ke yogya.
Berdasarkan surat Nomor : 005/01340/Humas/Sumsel/2015, seluruh anggota DPRD Sumsel periode 2014 – 2019 akan mengadakan Outbond ke Provinsi Yogyakarta, selama 4 hari.
Nopran Marjani, Wakil Ketua DPRD Sumsel, dari Partai Gerindera ketika dikonfirmasi membenarkan DPRD Sumsel ada agenda ke Provinsi Yogyakarta, 30 November 2015 – 3 Desember 2015.
“Sesuai dengan rapat Badan Musyawarah (Banmus), bahwa tanggal 30 November sampai dengan 3 Desember 2015, ada kegiatan outbond ke Provinsi Yogyakarta,”jelasnya.
Hal ini pun menui kecaman dari banyak pihak di antaranya tokoh politik dan akademisi di sumatera selatan. Dr. Tarech Rasyid, M.Si, Dosen Fakultas Hukum Universitas Ida-Bajumi (UIBA) mengatakan, outbound itu biasanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Sebab, ada outbound indoor dan ada outbound outdoor. “Outbound itu adalah bentuk pendidikan yang menggunakan game, atau sering disebut games pendidikan. Nah, Saya tidak tahu persis kenapa outbound harus ke luar kota,”ujarnya.
Menurutnya DPRD Sumsel dapat mengundang pengelola outbound yang profesional ke daerah atau menggunakan pengelola outbound di kota Palembang.
Selain itu, outbound apa yang dipilih oleh DPRD Sumsel. Jika outbound yang dipilih oleh DPRD Sumsel, misalnya, sebagai upaya untuk membangun kekompakan kerja guna memenuhi kepentingan rakyat, atau melatih kecepatan berfikir dan mengambil keputusan untuk kepentingan publik. Hal ini tentu saja patut diapresiasi.
“Kenapa harus melakukan bepergian ke Yogjakarta untuk sekedar melakukan outbound. Sebab, akan membutuhkan anggaran yang besar, tidak hanya untuk membayar Tim Outbound yang berada di Yogyakarta atau dari kota lain, juga biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan outbound dengan 75 anggota DPRD dan staff DPRD Sumsel, ini dapat dibilang sebagai pemborosan. Terlebih lagi output dari kegiatan outbound itu tidak berkaitan dengan kepentingan publik,”tegasnya.
Tarech menambahkan, kegiatan itu adalah pemborosan uang rakyat. Dalam kaitan ini, DPRD Sumsel harus menjelaskan kepada publik kegiatan outbound yang terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat.
Kalau kita hitung-hitung uang yang digelontorkan untuk kegiatan outbound di kota gudeg itu, mungkin bisa mencapai miliaran rupiah. Karena itu, DPRD Sumsel harus menjelaskan pula ke publik berapa anggaran yang harus dikeluarkan utk outbound tersebut. Hal ini sebagai bentuk transparansi anggaran dan juga sebagai pertanggungjawaban ke publik.
“Saya minta DPRD Sumsel harus transparan terkait dana yang akan digunakan untuk outbond,”tegasnya.
Sementara Febuar Rahman salah seorang tokoh politik di Sumsel yang juga ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo sumsel, mengatakatan outbound Ke yogya itu mungkin hanyalah kemasan, pada hakekatnya liburan akhir tahun, maka sangat tidak pantas. Sebab masih banyak masyarakat di Sumsel yang hidupnya berada dalam himpitan kemiskinan.
‘DPRD sumsel seharusnya diakhir tahun ini mengevaluasi aspirasi rakyat sumsel yang belum di tampung di tahun 2015 agar bisa di realisasikan di tahun 2016,”tukasnya. (Sonny Kushardian)
