PALEMBANG – Berdasarkan data dari Bagian Hukum Setda Palembang, sepanjang tahun 2022 dari Januari hingga Desember telah menerbitkan ratusan produk hukum.
Kabag Hukum Setda Palembang Imam Ilham, mengatakan, jumlah totalnya adalah 628 produk hukum yang meliputi, 13 Peraturan Daerah (Perda), 192 Peraturan Walikota (Perwali) dan 523 Surat Keputusan (SK).
“Bagian Hukum di pemerintah daerah bertugas menyiapkan pembinaan penyelenggaraan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, pembinaan dan pengawasan produk hukum,” kata Imam, Kamis (2/11/2023).
Dijelaskannya, produk hukum daerah adalah Perda, Perwali, dan Keputusan Walikota dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta yang lainnya.
“Semua produk hukum yang dibuat oleh Pemda bersama DPRD Palembang tentu bersifat baik dan positif. Misalnya, Perda tujuannya adalah untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengubah sikap mental, sehingga terwujud kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. (*)
