Beritamusi.co.id | Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan penetapan Moeldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat hasil kongres luar biasa di Deli Serdang bukan urusan pemerintah dan Presiden Joko Widodo tidak perlu meresponsnya.
“Ini bukan urusan pemerintahan, Presiden itu kepala pemerintahan. Jangan ikut-ikut pikiran yang tidak masuk akal itu,” ujar Ngabalin kepada wartawan, Senin (8/3/2021).
Pernyataan Ngabalin untuk menanggapi pertanyaan sejumlah kalangan mengenai sikap Presiden Jokowi yang dianggap diam saja ketika Moeldoko yang merupakan Kepala Staf Kepresidenan dipilih menjadi ketua umum Partai Demokrat — peristiwa yang membuat Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono berang.
“Siapa yang bilang Presiden diam Presiden mendukung. Apakah semua masalah harus ditanggapi Presiden,” tutur Ngabalin.
Ngabalin menegaskan, “Urusannya urusan politik, urusan ketidakbecusan orang mengurus partai, ketidabecusan orang lemahnya manajemen, lemahnya leadership.”
Menurut dia, masalah tersebut seharusnya tidak dikait-kaitkan dengan Jokowi.
“Kenapa orang yang dibawa-bawa, kenapa orang yang dituduh-tuduh gimana sih logikanya. Jadi orang itu yang normal sehat berpikir supaya orang lain itu tidak jadi korban. Masa Pak Moeldoko yang punya sikap pribadi, yang jadi korban Presiden,” kata dia.
“Orang ndak boleh memang berpendirian seperti Pak Moeldoko. Dia punya hak politik, apa urusannya Demokrat dengan Presiden. Apa urusannya sikap Pak Moeldoko, dengan Jokowi.”
SBY menyesal
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merasa bersalah karena pernah memberikan kepercayaan dan jabatan kepada Moeldoko ketika dirinya sebagai Presiden keenam RI.
“Hari ini sejarah telah mengabadikan apa yang terjadi di negara kita, memang banyak yang tercengang dan tidak percaya bahwa KSP Moeldoko bersengkongkol, tega, dan dengan darah dingin melakukan kudeta,” kata SBY dalam konferensi pers di Puri Cikeas, Jumat (5/3) malam.
SBY kecewa dengan tindakan Moeldoko yang dinilainya tidak kesatria karena telah bersekongkol dengan internal Demokrat melakukan kudeta atas kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Menurut dia, perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji tersebut jauh dari sikap kesatria dan nilai moral, serta mendatangkan rasa malu bagi seorang yang pernah aktif sebagai prajurit TNI.
“Termasuk rasa malu dan bersalah saya yang dahulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya (Moeldoko). Saya mohon ampun kepada Allah Swt. atas kesalahan saya itu,” ujarnya.
SBY mengatakan bahwa KLB ilegal tersebut telah menobatkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat yang merupakan pejabat pemerintahan aktif dan berada di dalam lingkaran lembaga Kepresidenan serta bukan kader Demokrat.
SBY menceritakan bahwa sebulan lalu Ketum Partai Demokrat AHY secara resmi mengirim surat kepada Presiden Jokowi tentang keterlibatan KSP Moeldoko dalam gerakan penggulingan kepemimpinan Demokrat yang sah.
“Setelah itu, Ketua Umum AHY sampaikan kepada publik terkait dengan kudeta, banyak tanggapan bernada miring, Demokrat disebut mencari sensasi, playing victim, lalu Moeldoko mengatakan hanya ngopi-ngopi dan pelaku gerakan itu katakan hanya rapat biasa,” katanya.
Selain itu, menurut SBY, sebulan lalu ada yang mengatakan bahwa Moeldoko pasti mendapatkan sanksi atas tindakannya itu, KLB ilegal pasti tidak mendapatkan izin dan akan dibubarkan pihak kepolisian.
Namun, SBY mengatakan bahwa saat ini KLB tersebut benar-benar terjadi dan Moeldoko merebut kepemimpinan Demokrat yang sah.
Moeldoko ajak bersatu
Setelah diumumkan menjadi ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2025 versi KLB di Deli Serdang, Moeldoko mengajak seluruh kader Partai Demokrat untuk bersatu dan kompak memajukan partai guna meraih kejayaan.
“Saya mengajak seluruh kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke untuk bersama berjuang meraih kembali kejayaan Demokrat,” katanya di acara penutupan KLB yang digelar di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.
Menurut Moeldoko, kekuatan Partai Demokrat berada di tangan seluruh kadernya. Untuk itu ia berharap seluruh pemimpin Partai Demokrat agar menggandeng rakyat.
“Selaku pemimpin partai baik itu di tingkat provinsi sampai dengan kelurahan, harus bersama dengan rakyat,” katanya. (Suara.com)
