pemkab muba pemkab muba
OKI Maju Bersama

Menuju Pengadaan yang Transparan, Pemkab OKI Kenalkan Sistem e-Katalog Versi 6

84
×

Menuju Pengadaan yang Transparan, Pemkab OKI Kenalkan Sistem e-Katalog Versi 6

Sebarkan artikel ini
pemkab muba pemkab muba

OKI – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menggelar sosialisasi tata cara transaksi katalog elektronik versi 6 yang dilaksanakan di ruang rapat Bende Seguguk II Setda Kabupaten OKI, Rabu (21/5/2025).

Dalam sambutannya, Plh. Sekda OKI HM Lubis SKM M.Kes menyampaikan, bahwa sebagaimana diketahui bersama, pemerintah terus berupaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, baik ditingkat nasional maupun daerah.

“Salah satunya melalui perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa. Salah satu instrumen penting dalam proses ini adalah pemanfaatan e-katalog atau katalog elektronik yang disediakan oleh LKPP,” ujar Lubis.

Dalam beberapa tahun terakhir, kata Lubis, e-katalog telah menjadi tulang punggung dalam sistem pengadaan modern di Indonesia. Sistem ini memungkinkan proses pengadaan dilakukan secara lebih terbuka, efisien dan kompetitif.

“Namun dalam praktiknya, kita tidak bisa lepas dari dinamika dan tantangan yang ada, baik dari sisi regulasi, sistem teknologi maupun kapasitas SDM,” tandas Lubis.

Seiring perkembangan tersebut, LKPP kini telah meluncurkan katalog elektronik versi 6 yang merupakan pembaruan dari sistem sebelumnya. Lanjut Lubis, versi ini hadir dengan fitur-fitur terbaru yang bertujuan untuk menyederhanakan proses transaksi, mempercepat waktu pemesanan, dan memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi kepada para pengguna.

“Inovasi ini tentu sangat sejalan dengan upaya digitalisasi pengadaan yang terus digalakkan ditingkat nasional maupun daerah. Pembaruan sistem tidak akan efektif tanpa pemahaman yang kuat dari para penggunanya. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini menjadi sangat penting,” tandas Lubis.

Lanjut dia, ini bukan sekadar pertemuan teknis, melainkan forum pembelajaran bersama agar kita bisa menyamakan persepsi, memahami alur kerja terbaru, serta menghindari kesalahan atau kekeliruan yang dapat menimbulkan permasalahan hukum maupun administrasi dikemudian hari.

“Saya berharap peserta yang hadir dalam sosialisasi ini dapat mengikuti dengan sungguh-sungguh setiap materi yang disampaikan oleh para narasumber. Jangan ragu untuk bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan masukan. Karena masukan dari para pelaksana teknis di lapangan justru sering kali menjadi dasar bagi perbaikan sistem yang lebih relevan dengan kebutuhan nyata,” imbau Lubis.

Kepada seluruh OPD, dia mengingatkan agar terus meningkatkan kolaborasi dan komunikasi dengan UKPBJ dalam pelaksanaan pengadaan. UKPBJ memiliki peran strategis dalam memastikan proses pengadaan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, serta menjadi pusat kompetensi yang harus dimanfaatkan secara optimal.

“Saya juga ingin mengajak kita semua untuk menjadikan proses pengadaan bukan hanya sebagai pemenuhan administratif, tetapi sebagai instrumen strategis dalam pembangunan daerah,” ucap Lubis.

Sambung Lubis, melalui pengadaan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memberdayakan pelaku usaha mikro dan kecil, serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Tentu kita menyadari bahwa perubahan tidak selalu mudah. Setiap pembaruan sistem pasti membawa tantangan, baik dari sisi adaptasi, kesiapan teknis, maupun kebiasaan kerja. Namun sebagai aparatur sipil negara, kita dituntut untuk senantiasa responsif, adaptif, dan terbuka terhadap transformasi,” tutur Lubis.

“Saya optimis, dengan semangat kolaboratif dan kemauan untuk belajar, kita mampu mengimplementasikan e-katalog versi 6 ini secara optimal. Pemerintah daerah kita harus menjadi contoh dalam penerapan sistem pengadaan yang bersih, efisien, dan profesional,” kata Lubis lagi.

Dia juga mengapresiasi LKPP, tim UKPBJ, serta seluruh panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik.

“Semoga sosialisasi ini membawa manfaat nyata dan menjadi titik awal implementasi sistem e-katalog yang lebih baik di Kabupaten OKI. Mari kita jadikan proses pengadaan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *