INDERALAYA I Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ogan Ilir HM Ilyas Panji Alam didesak untuk segera mengevaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) OI karena dinilai tidak kooperatif dan absen memenuhi panggilan DPRD OI dalam membahas rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) lima tahunan.
“RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode lima tahun ke depan yang berisi penjabaran akan visi dan misi serta program kepala daerah yang berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM nasional. Dalam pembahasan ini saja tidak hadir, bagaimana mau menentukan program yang bersinergi dengan kepala daerah. Untuk itu, kami mendesak agar Bupati segera mengevaluasi SKPD Disnakertransdemi untuk kepentingan masyarakat. Kan masih banyak PNS yang kooperatif, memiliki kompetensi untuk menduduki posisi di Disnakertrans,”kata Amir Hamza, Fraksi PDI Perjuangan, Senin (1/8/2016).
Kendatipun pembahasan RPJMD ini sudah selesai, masih kata dia, namun penyusunan RPJMD ini dianggap sangat penting menginggat penentuan arah kebijakan pembangunan dan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Dia mengaku sangat khawatir target yang hendak dicapai Disnakertrans OI melalui program-programnya tidak akan sejalan dengan apa yang menjadi visi dan misi kepala daerah.
“Tidak satupun PNS di Disnakertrans OI yang hadir dalam pembahasan RPJMD pada 26 dan 27 Juli lalu. Inikah menyangkut hajat hidup orang banyak,”ucapnya.
Dia mengilustrasikan seperti permasalahan pembagian lahan dua hektar yang diperuntukkan bagi trans local maupun luar Ogan Ilir maupun bantuan pusat akan pembangunan pada bidang transmigrasi. Jika hal ini saja ditutupi, dikhawatirkan akan menimbulkan polemic dilapangan.
Menyikapi hal itu, Plt Bupati OI HM Ilyas Panji Alam menegaskan bahwa pembahasan rpjmd ini sangat penting terutama dalam pengambilan keputusan ke depan.
“Saya rasa dengan tidak hadirnya Kepala Disnakertrans maupun PNS Disnakertrans dalam pembahasan RPJMD OI dirasa tidak akan berpengaruh terhadap kebijakan lima tahun ke depan. Semua tetap berjalan pada koridornya,”tutur Bupati.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans OI Rizal Hasyim ditemui dikantornya tidak berada ditempat, Begitupun dihubungi selulernya tidak dalam keadaan aktif. (HN)
