PALEMBANG – Kota Palembang disinyalir jadi bisnis empuk kelompok-kelompok terorganisir yang memanfaatkan Gelandangan Pengemis (Gepeng) dan Anak Jalanam (Anjal) untuk mencari keuntungan pribadi. Hal itu dapat dilihat dari jumlahnya yang terus meningkat di hampir setiap persimpangan jalam dan pusat-pusat keramaian di kota pempek ini.
Tidak ingin jumlahnya terus bertambah, Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda berencana melibatkan lintas sektor, mulai dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Lapas hingga KPAD, untuk melakukan penertiban terhadap anjal dan gepeng di Kota Palembang.
“Untuk menyelesaikan persoalan anjal dan gepeng di Kota Palembang kita harus koordinasikan bersama lintas sektoral, sehingga permasalahan ini dapat diselesaikan,” ungkapnya disela-sela rapat lanjutan anjal dan gepeng di Ruang Rapat kantor Bappeda Litbang kota Palembang, Rabu (8/7/2020).
Menurutnya, gepeng dan anjal ini kerap dimanfaatkan oknum, untuk mencari keuntungan pribadi. Perlu dilakukan koordinasi yang baik untuk mengungkap fakta tersebut.
“Disini yang harus kita kita soroti adalah koordinatornya. Artinya, pemberantasan anjal dan gepeng tidak hanya mengangkut mereka yang meminta-minta di jalan, tapi yang mengkoordinirlah yang kita ambil,” kata Fitri.
Jadi, penuntasan anak jalanan, gepeng dan pengemis ini lanjutnya tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah itu sendiri perlu kerjasama banyak pihak. “Kita harus kerjasama dengan banyak pihak, sehingga masalah penuntasan pengemis yang meminta di jalanan ini segera bisa kita atasi,” terangnya. (Alam)
PALEMBANG – Geliat perekonomian di Kota Palembang disinyalir jadi bisnis empuk kelompok-kelompok terorganisir yang memanfaatkan Gelandangan Pengemis (Gepeng) dan Anak Jalanam (Anjal) untuk mencari keuntungan pribadi. Hal itu dapat dilihat dari jumlahnya yang terus meningkat di hampir setiap persimpangan jalam dan pusat-pusat keramaian di kota pempek ini.
Tidak ingin jumlahnya terus bertambah, Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda berencana melibatkan lintas sektor, mulai dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Lapas hingga KPAD, untuk melakukan penertiban terhadap anjal dan gepeng di Kota Palembang.
“Untuk menyelesaikan persoalan anjal dan gepeng di Kota Palembang kita harus koordinasikan bersama lintas sektoral, sehingga permasalahan ini dapat diselesaikan,” ungkapnya disela-sela rapat lanjutan anjal dan gepeng di Ruang Rapat kantor Bappeda Litbang kota Palembang, Rabu (8/7/2020).
Menurutnya, gepeng dan anjal ini kerap dimanfaatkan oknum, untuk mencari keuntungan pribadi. Perlu dilakukan koordinasi yang baik untuk mengungkap fakta tersebut.
“Disini yang harus kita kita soroti adalah koordinatornya. Artinya, pemberantasan anjal dan gepeng tidak hanya mengangkut mereka yang meminta-minta di jalan, tapi yang mengkoordinirlah yang kita ambil,” kata Fitri.
Jadi, penuntasan anak jalanan, gepeng dan pengemis ini lanjutnya tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah itu sendiri perlu kerjasama banyak pihak. “Kita harus kerjasama dengan banyak pihak, sehingga masalah penuntasan pengemis yang meminta di jalanan ini segera bisa kita atasi,” terangnya. (Alam)
