oleh

Lama tak Ngantor, Bupati OKI Hadiri Pelantikan PWI

Ogan Komering Ilir I Setelah sekian lama tidak berada di Kabupaten OKI, Bupati H. Iskandar, SE akhirnya mulai bekerja. Akan tetapi orang nomor satu di bumi bende seguguk ini lebih memilih menghadiri pelantikan pengurus PWI Sumsel di Griya Agung, Palembang, Selasa (5/3/19).

Bupati OKI ikut menghadiri pelantikan pengurus PWI bersama Gubernur Sumsel, Herman Deru, Ketua 1 BPK RI, Agung Firman Sampurna, Bupati Ogan Ilir dan Forkopimda Provinsi Sumsel.

Keberadaan Bupati yang jarang di tempat ini sangat disayangkan oleh masyarakat OKI. Ditambahlagi saat ini ada sebagian warga yang terkena bencana banjir dan banyaknya penderita DBD yang hingga saat ini belum ada solusi dari pemerintah.

“Kita berharap Bupati harus lebih mementingkan rakyatnya ketimbang yang lain saat ini banyak masyarakat di celikah yang terkena banjir harusnya bupati mencarikan solusi selain itu penderita DBD bahkan katanya ada yang meninggal dunia seharusnya ini yang jadi prioritas untuk diselesaikan,”ujar salah seorang warga kayuagung.

Sementara itu, Pengamat politik LSM Indonesia Madani, Amrizal A Roni menilai, keberadaan Bupati yang sering berada di luar Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memicu pertanyaan terkait kinerja yang dilakukan orang nomor satu di jajaran Pemerintahan.

Sehingga berbagai peristiwa penting luput dari perhatian, bahkan saat musibah banjir melanda yang disertai ancaman Demam Berdarah Dengue (DBD) di sejumlah wilayah OKI

Amrizal mengatakan, kepergian Bupati dalam waktu yang cukup lama, tentunya menyisakan pertanyaan bagi publik. Baginya, sebagai kepala daerah yang baru saja dilantik, seharusnya Bupati lebih giat membangun dalam memenuhi janji kampanye disaat mencalonkan kembali untuk periode kedua kali.

“Termasuk jika sedang dalam masa cuti, tentunya sudah sewajarnya publik mendapat informasi yang jelas,” ujarnya.

Dirinya berpendapat, masa cuti ini juga perlu dikaji kembali, mengingat bulan Januari lalu Iskandar baru dilantik sebagai Bupati.

“Artinya, hanya dua bulan berselang setelah pelantikan, masa iya sudah cuti. Secara kritisnya begini, bisa saja cuti yang disinyalir selama ini sebagai kamuflase saja, sebenarnya yang terjadi, dalam rangka dinas luar,” urainya.

Hal ini menurutnya memungkinkan terjadi, mengingat sebagai kepala daerah, Bupati berhak mendapat sejumlah tunjangan, termasuk saat tengah melaksanakan dinas luar.

“Publik tentunya jadi berpikir lebih kritis lagi, karena memang selama kepergian Bupati tidak diperoleh informasi yang jelas,” tuturnya.

Menurutnya lagi, Bupati setidaknya lebih banyak tinggal ditempat supaya mampu mengendalikan kinerja bawahannya. Ia justru mengkhawatirkan fungsi pengawasan tidak terlaksana dengan baik jika pimpinanannya sendiri sering berada diluar kota.

“Biasanya kan begitu ya, saat Bupatinya ada, jajaran dibawahnya ingin kelihatan rajin. Sekarang, bagaimana bisa melakukan pengawasan jika sering berada di luar kota,” katanya.

Kehadiran pimpinan juga sebetulnya membawa energi positif terhadap masyarakat yang tengah dilanda bencana. Ia menuturkan, perhatian kecil dari Bupati ini, setidaknya masyarakat merasakan mendapat perhatian lebih.

“Disamping bantuan lainnya, kehadiran kepala daerah ditengah bencana sejatinya menjadi obat tersendiri,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengakui, sesuai hirarki, Bupati mempunyai bawahan yang bertugas untuk melakukan pengawasan tetapi alangkah baiknya kalau Bupati harus berada di daerahnya.

“Memang tidak serta merta ketidakhadiran Bupati lantas roda pemerintahan jadi terhenti. Namun secara etika, yang bertanggung jawab semua kembali ke Bupati. Untuk hal tertentu, OPD memang tidak bisa mengambil kebijakan,” terangnya.(romi)

Komentar

Berita Lainnya