JAKARTA I Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) berjanji akan mendorong pemerintah daerah untuk mencairkan dana hibah bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyelenggarakan Pilkada 2017. Pencairan dana penyelenggaraan Pilkada dijanjikan tuntas pada pekan kedua Januari 2017.
Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek berkata, dirinya telah meminta 35 pemda yang belum melunasi anggaran Pilkada 2017 untuk segera menyalurkan dana hibah.
Total dana yang disiapkan untuk melunasi pembiayaan Pilkada di 35 daerah adalah Rp333 miliar.
“Paling lambat minggu kedua, tidak ada alasan Pemda tidak mencairkan dan menyalurkan Naskah Pencairan Hibah Daerah (NPHD),” kata Donny di Kantor Kemdagri, Jakarta, Kamis (22/12).
Mayoritas daerah yang mendapat dana Pilkada 2017 tahun depan berada di Aceh, Papua, dan Sumatera. Pelaksanaan Pilkada di daerah itu dikhawatirkan terganggu jika dana tidak dicairkan.
“Ini (pencairan sisa dana) sangat berisiko, perlu jadi perhatian. Januari uang itu biasanya belum bisa cair, biasanya April bahkan Maret. Sementara 15 Februari itu pemungutan suara,” kata Komisioner KPU RI Arief Budiman, Kamis (8/12).
Donny telah menjamin kecukupan dana untuk penyelenggaraan Pilkada. Ia juga memastikan anggaran tersebut akan tersalurkan sebelum hari pemungutan suara tiba, 15 Februari 2017.
“(Dana) cukup dan tercukupi. Intinya lakukan pengeluaran, tinggal kecepatan pengamanan. Memang saat ini masih belum, tinggal sesuaikan dua hingga tiga minggu mendatang,” katanya. (CNN)
