Oleh : Yulion Zalpa
Dosen Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang/ Peneliti Mahija Institute Yogyakarta.
Perhatian rakyat indonesia saat ini tertuju kepada hasil hitung pemilu serentak 2019, walaupun secara resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan hasil perhitungan suara. Akan tetapi publik sudah mulai riuh dengan hasil pemilihan berdasarkan hitung cepat yang dipublish oleh beberapa lembaga survey.
Tulisan ini tidak akan mendialogkan, apakah hitung cepat (quick count) dapat dipercaya atau dijadikan acuan atas perolehan suara Pemilu 2019, atau juga memperdebatkan apakah lembaga-lembaga yang mengeluarkan hasil quick count merupakan lembaga independen atau disetting oleh kelompok tertentu, seperti yang sedang riuh saat ini. Perdebatan model ini selalu saja muncul dan tidak pernah usai. Sejenak kita abaikan dahulu perdebatan tersebut.
Yang luput dari perhatian publik pasca pencoblosan adalah hasil perolehan suara partai politik yang ikut dalam Pemilu 2019, perolehan suara parpol tertutup oleh riuh hasil perolehan suara capres dan cawapres. Sebagai wadah dan kelompok yang menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah parpol sudah selayaknya menjadi perhatian serius dalam pemilu 2019. tulisan singkat ini berusaha menyoroti salah satu parpol pendatang baru yaitu PSI dalam menyikapi hasil perolehan suara pemilu 2019 .
Berdasarkan hitung cepat, PSI gagal menembus ambang batas parlemen (4%), PSI hanya mampu meraup 2,06 % suara (Litbang kompas). Walaupun perhitungan suara resmi dari kpu belum selesai, dengan legowo Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan “kekalahan”nya bersaing dengan partai partai lain dalam hajatan pemilu 2019. Dengan slogan “we shall return, soon” mereka menegakkan kepala memandang optimisme ke depan.
Kembali ke PSI, apa yang menarik dari yang partai ini lakukan adalah, bagaimana partai ini memandang momen hajatan demokrasi (pemilu serentak). Mencapai atau memperoleh suara pada ambang batas parlemen( parlemiamentary treshold) memang penting untuk eksistensi sebuah partai agar bisa masuk parlemen dan “diakui”, akan tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana memaknai keberadaan partai yang secara subtansial sebagai jembatan dan wadah aspirasi (intermediari) yang tidak hanya urusan kursi di parlemen. Sebagai wadah, partai politik mampu dan bisa bekerja walaupun tanpa ‘perwakilan`di parlemen.
Pasca pemilihan umum merupakan ajang sesungguhnya kiprah partai politik demi mewujudkan aspirasi pemilihnya. Pemahaman bahwa pemilu adalah bagian dari prosedur demokrasi bukanlah subtansi dari demokrasi dimunculkan oleh partai ini. Pandangan dan pemahaman seperti inilah yang absen dan tidak muncul setidaknya dalam beberapa kali pemilu. Menyikapi kekalahan tersebut PSI dengan optimis berjanji untuk memperjuangkan pemilih mereka yang berjumlah 3juta jiwa (2%). Sikap ini memberikan edukasi politik kepada publik bahwa suara yang diberikan kepada parpol tidak sia-sia, sehingga akan mendidik publik untuk terus berpartisipasi dalam pemilu dan mengembalikan (lagi)kepercayaan publik terhadap parpol.
Yang absen dari partai politik di indonesia saat ini adalah kehadiran mereka di tengah rakyat setelah hajatan pemilu telah usai, suara rakyat sebagai kedaulatan tertinggi “berdebu” dan “usang” karena tidak pernah disentuh atau bahkan tidak dilirik sama sekali. Secara sederhana bisa ditegaskam bahwa Partai partai muncul hanya ketika akan pemilu, sehingga memunculkan persepsi bahwa rakyat hanya dibutuhkan saat pemilu.
Dengan slogan we shall return soon (walaupun masih dalam tataran wacana) PSI telah menyegarkan kembali ingatan rakyat bahwa parpol harus bekerja untuk rakyat 5 tahun ke depan. Walaupun tidak mengirimkan wakil di parlemen PSI masih bisa bekerja di tengah rakyat, dengan cara mengontrol pemerintah dan mengawal kepentingan rakyat. PSI masih bisa berteriak lantang dari luar tentang isu-isu penting seperti maslah korupsi, perempuan dan intoleransi, atau berbicara serius tentang masalah lingkungan (yang belum pernah mereka sentuh di masa kampanye).
Diskursus demokrasi terus berkembang dan tidak pernah tuntas untuk diperdebatkan, akan tetapi apa yang dilakukan PSI pasca pemilu ini memberikan angin segar bagi politik kita dan memberikan gambaran “kedaulatan rakyat” yang sesungguhnya. Yang harus dilakukan Rakyat sekarang pasca pemilu adalah jangan lengah dengan riuh siapa pemenang dalam perebutan kekuasaan ini, akan tetapi mulailah mengawal dan menyiapkan list kepentingan dan kebutuhan selama 5 tahun ke depan kepada partai dan wakil rakyat yang terpilih serta tentu saja kepada Presiden terpilih.
