BATURAJA | Ratusan Kepala Desa yang tergabung dalam Forum Kepala Desa (FKD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan melakukan aksi melucuti cupu di Gedung DPRD Kabupaten OKU, Selasa (16/2/2020).
Aksi yang dilakukan oleh ratusan kades ini lantaran tuntutan para kades ini tidak digubris atau tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Kepala Badan PMD OKU perihal permintaan kenaikan gaji sehingga ratusan kepala desa ini ngadu ke kantor DPRD.
Ketua Forum Kepala Desa OKU, Plando mengatakan, bahwa kedatangan mereka ke Gedung DPRD OKU ini untuk mengadukan tuntutan mereka kepada wakil rakyat.
Dirinya meminta, DPRD OKU dapat memanggil pihak-pihak terkait untuk dapat memecahkan permasalahan ini. “Keinginan kepala desa di OKU ini adalah kenaikan gaji yang awalnya hanya Rp. 2.500.000,- menjadi Rp. 4.000.000,- dengan alasan dibeberapa daerah lain kenaikan ini dapat diakomodir pemerintah,”ujarnya.
Plando mengancam jika keinginan mereka tidak dipenuhi, maka mereka tidak akan menyerahkan APB-Des kepada pihak BPMD hingga ada keputusan dari pemerintah terkait terhadap tuntutan mereka. “Kami tidak akan memberikan APB-Des sampai tuntutan kami ini dapat terealisasi,”tegas Plando.
Sementara itu Yudi, Wakil ketua DPRD OKU saat menyambut kedatangan rautasan kades ini berjanji akan memanggil pihak terkait untuk membahas permasalahan ini.
Menurut Yudi apa yang menjadi tuntutan para kepala desa ini adalah sesuatu yang legal dan sah, namun untuk realisasasinya tetap harus melihat kemampuan APBD Daerah masing-masing.
“kami akan memanggil pihak-pihak terkait untuk membahas hal ini, ini kan permintaan yang diperbolehkan, manusiawi, namun kita harus melihat dulu kemampuan keuangan daerah,”sebut Yudi.
Terkait hal ini, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ahmad Firdaus mengatakan, jika seluruh tuntutan Kepala Desa sudah disampaikan kepada Bupati OKU.
Kemudian kata Firdaus, PMD dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah juga sudah berkoordinasi untuk permasalahan kenaikan gaji Kepala Desa.
Menurut Firdaus, keinginan para Kepala Desa bisa direalisasi. Namun, tidak bisa dalam tahun ini, mengingat anggaran tidak mencukupi lantaran divisit hampir tiga puluh lima miliar rupiah.
“Namun PMD dan BAPEDA merencanakan mengambil anggaran untuk kenaikan gaji Kepala Desa dengan cara bagi hasil pajak sebesar 30 persen untuk setiap desa, dan itu juga akan terealisasi pada tahun depan,” katanya.
Firdaus juga menyayangkan sikap kepala desa yang mengancam menunda menyerahkan APB-DES kepada pihaknya, mengingat APB-DES sangat penting untuk kemajuan Desa itu sendiri,” Ya kasian dengan masyarakat desa, kalo APB-DES terhambat, seluruh kegiatan termasuk gaji para Kepala Desa juga sudah pasti tertunda,” kata Firdaus. (Redo )
