EMPAT LAWANG I Pemkab Empat Lawang optimis mendapatkan opini laporan keuangan pemerintah berstatus wajar tanpa pengecualian (WTP). Hal ini disampaikan langsung Plt Bupati Empat Lawang H Syahril Hanafiah.
“Ya kita selalu optimis, tapi semua harus bekerjasama dan sama-sama bekerja,”ungkap Syahril usai rapat paripurna DPRD Empat Lawang dalam rangka penyampaian LKPJ Tahun 2015, Selasa (5/4) .
Dijelaskan Syahril, sebenarnya untuk pencapaian opini WTP itu bukanlah sekedar mimpi. Namun ya itu tadi, untuk menjemput opini WTP tersebut tidaklah mudah. Mesti ada sinergisitas antara satu SKPD dengan yang lainnya. Dan yang lebih penting lagi adalah produktif dan proaktif untuk memenuhi data-data yang dibutuhkan tim badan pemeriksa keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Sumsel.
“Setiap Kepala SKPD harus produktif dan proaktif, ini sudah kita sampaikan ya sejak beberapa bulan yang lalu. Apalagi untuk memenuhi data-data yang dibutuhkan tim BKP RI dalam menjalankan tugasnya, mestinya kepala SKPD harus cepat tanggap,”imbuh Syahril.
Sementara itu, Kepala BPKAD Empat Lawang M Daud menerangkan, untuk mendapatkan opini WTP itu sebenarnya ada beberapa kriteria. Diantaranya ada 2 SKPD yang berperan dominan. Yakni Inspektorat selaku koordinator mengenai penyelesaian tindak lanjut atas temuan-temuan pada pihak ke3. Yaitu temuan-temuan CV/ PT korelasi ke SKPD-SKPD lain yang belum menyetor kas negara yang jumlahnya mencapai belasan milyar. Selain itu juga penyelesaian tindak lanjut temuan uang yang ada di bendahara yang belum disetor ke kas daerah. Nah sementara untuk BPKAD juga memiliki peran diantaranya sebagai koordinator penyelesaian laporan keuangan, dan menyelesaikan tindak lanjut temuan tentang aset.
“Jika beberapa temuan ini selesai dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh setiap SKPD, maka penilaian opini keuangan pemerintah Empat Lawang WTP itu bukanlah sekedar mimpi,”ungkap Daud.
Makanya, sambung Daud, sangat diharapkan kerjasama yang baik setiap SKPD di Empat Lawang untuk bersama-sama membangun Empat Lawang. Dengan cara ya itu tadi, memberikan data riil laporan keuangan dan kinerja setiap SKPD, termasuk pula data-data penunjang lainnya yang dibutuhkan BPK RI perwakilan Sumsel. “Kalau kita mau bekerja keras dan berkala serta berkelanjutan ya bisa didapatkan opini WTP itu seperti daerah-daerah lainnya,”pungkas Daud (Ridi)
