oleh

Isi Kekosongan, Nasrun Umar Ditunjuk jadi Plh Bupati Muara Enim

Muaraenim | Pasca ditahannya Bupati Muara Enim, H Juarsah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi di Dinas PUPR Muara Enim, Senin (15/02/2021).

Juarsyah yang baru dilantik menjadi Bupati definitif menggantikan Bupati sebelumnya Ahmad Yani yang lebih dulu dicokok KPK dengan kasus serupa membuat Gubernur Sumsel, Herman Deru bergerak cepat dengan menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Nasrun Umar sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Muara Enim sampai status jabatan bupati yang diemban Juarsah memiliki kejelasan dari Kemendagri.

Gubernur Sumsel, Herman Deru mengaku sangat prihatin dengan kasus yang sama dan bertubi-tubi menimpa pemimpin di daerah tersebut.

“Mudah-mudahan Pak Juarsah diberikan kekuatan mental dalam menghadapi situasi yang tentunya berat bagi beliau dan keluarga,” ucapnya, Selasa (16/02/2021).

“Kita masih menunggu keputusan dari Mendagri Apakah non aktif atau diberhentikan sementara. Inilah yang masih kita tunggu keputusannya. Jika sudah ada, maka nantinya akan saya ajukan Pelaksana Tugas (Plt),” ujar Herman Deru.

Ia mengatakan, Plh Bupati nantinya akan bertugas untuk mengkoordinasikan pemerintahan agar berbagai program pembangunan dan pelayanan publik bisa berjalan sebagaimana mestinya.

“Tapi tidak bisa menjalankan hal yang sifatnya prinsip. Sebab, Bupati saat ini masih dijabat hanya saja tidak bisa melaksanakan tugasnya,” terangnya.

Jika nantinya Kemendagri telah mengeluarkan status jabatan Bupati, Gubernur bakal langsung menunjuk Plt untuk menjalankan tugas bupati. Nantinya, Plt Bupati yang ditunjuk harus memenuhi sejumlah kriteria. Seperti harus menjabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau Esselon II.

“Itu salah satunya. Prosesnya diusulkan ke Kemendagri nama-namanya dan harus memenuhi berbagai kriteria,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Nasrun Umar mengatakan, penunjukannya sebagai Plh Bupati Muara Enim hanya akan berlangsung sampai ada keputusan dari Kemendagri mengenai pengisian jabatan Bupati.

“Hanya untuk menjalankan roda pemerintahan sembari ada penjabat yang melaksanakan tugas Bupati,” terang Nasrun Umar.

Menurutnya, kejadian kekosongan jabatan Bupati, Wakil Bupati hingga Sekda di suatu daerah baru terjadi kali.

“Mungkin ini baru pertama kalinya,” bebernya.

Terkait proses assessment Sekda Bupati Muara Enim, Nasrun menjelaskan prosesnya masih tetap berlangsung. Saat ini, proses asessment calon-calon Sekda sudah masuk tahap 3 besar.

“Ada satu nama yang sudah dipilih Pak Gubernur. Namun belum bisa saya sebutkan. Tinggal menunggu persetujuan dari KASN saja,” tutup Nasrun Umar. (Ade)

Komentar

Berita Lainnya