oleh

‘Iron Man’ Hingga ‘Batman’ Tolak Revisi UU KPK

Aksi menolak revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (21/2). (CNN Indonesia/Elisa Valenta Sari)
Aksi menolak revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (21/2). (CNN Indonesia/Elisa Valenta Sari)

JAKARTA I Sejumlah orang dengan kostum pahlawan super menggelar aksi damai menolak rencana revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aksi damai tersebut dilakukan di sela-sela acara hari bebas kendaraan (Car Free Day) di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (21/2/2016).

Terlihat pahlawan super yang turut hadir dalam aksi tersebut antara lain, Super Girl, Iron Man, Power Ranger dan Batman. Dalam aksi tersebut para demonstran tidak melakukan aksi orasi sama sekali dan hanya membawa sejumlah spanduk bertulisan “Super Hero Menolak Revisi UU KPK”.

Koordinator Divisi Kampanye Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satria Langkun mengatakan para demonstran tersebut tergabung dalam pecinta kostum animasi dan superhero (cosplay) di Indonesia.

Aksi damai tersebut menurutnya merupakan bentuk aspirasi penolakan besar masyarakat Indonesia terhadap rencana revisi UU yang dinilai mampu melemahkan lembaga anti rasuah tersebut.

“Revisi UU KPK ini secara substansi akan melemahkan KPK dan berimplikasi terhadap lemahnya pemberantasan korupsi,” ujar Tama saat ditemui di lokasi aksi damai.

Tama mengatakan jika dilihat secara substansi draf usulan revisi UU yang diinisiasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu, tidak ditemukan poin-poin yang dinilai memperkuat posisi KPK dalam melawan koruptor. Justru menurutnya di dalam draf tersebut terkandung pasal yang mampu membatasi KPK dalam melakukan penyidikan kasus korupsi yang menjerat anggota parlemen.

Ia berharap Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara menggunakan kekuatan politiknya untuk menggandeng para koalisi pemerintahannya untuk sama-sama menolak revisi UU KPK.

“Yang kita lihat selama ini koalisi kalau bicara bagi-bagi kursi Menteri pasti paling terdepan, tapi kalau bicara mengenai kepentingan publik mereka menganggap bukan bagian dari pemerintah,” jelasnya.

Ia berharap Presiden Jokowi mengikuti langkah Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah menolak usulan revisi UU KPK tahun 2012 lalu.

“Di atas survei, sudah jelas sekali publik mayoritas menolak adanya revisi UU KPK. Jadi publik memiliki keresahan yang sama terhadap isu ini,” jelasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri akan menggelar sidang paripurna Selasa (23/2) mendatang untuk memutuskan pengesahan soal revisi UU KPK. (CNN)

Komentar

Berita Lainnya