oleh

Gubernur, Ketua DPRD dan Kapolda Bangka Belitung Temui Massa Unjuk Rasa Penolakan Omnimbus Law

PANGKALPINANG – Aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang disahkan DPR RI pada 5 Oktober lalu semakin bergejolak di berbagai penjuru tanah air. Massa yang tergabung dari berbagai elemen masyarakat Bangka Belitung (Babel) pun ikut menyuarakan aksi yang sama.

Kantor Gubernur Babel menjadi target lokasi utama untuk menyampaikan aspirasi para pengunjuk rasa yang terpantau berjumlah ratusan orang dengan membawa berbagai atribut spanduk yang menyuarakan rasa kekecewaan kepada para wakil rakyat di Gedung Senayan yang justru kebijakannya dalam merumuskan dan mengesahkan UU Cipta Kerja dinilai tidak memihak kepada rakyat khususnya bagi kaum buruh.

Para pengunjuk rasa tersebut disambut oleh Gubernur Babel, Erzaldi Rosman, Plt Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi, dan Kapolda Babel, Irjen Pol Anang Syarif Hidayat dengan pengawalan ketat dari para aparat hukum di halaman Kantor Gubernur Babel, Rabu (14/10).

“Seharusnya wakil rakyat DPR kalau mau mengesahkan undang-undang harus transparan kepada rakyat, karena kalian dipilih oleh rakyat, UU Omnibus Law Cipta Kerja ini telah mendzalimi rakyat, jadi kami menolak tegas UU Omnibus Law,” kata salah satu orator dalam orasinya.

Oleh karena itu, dia meminta Gubernur dan Pimpinan DPRD Babel untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat agar UU Omnibus Law Cipta Kerja ini segera dibatalkan.

“Dimana hati nurani kalian wahai pimpinan negeri ini, rakyat sekarang tambah menjerit dengan disahkan UU Omnibus Law ini, ini penjajahan jenis baru melalui UU ini, banyak pasal-pasal yang bermasalah dalam UU ini, tapi justru DPR malah mengesahkannya,” tegasnya.

Menanggapi aksi tersebut, Plt Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi kembali menegaskan, pihaknya telah menyampaikan surat pernyataan keberatan terhadap RUU Omnibus Law sesuai dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat ke pemerintah pusat.

“Aspirasi yang disampaikan itu kita tampung dan kemudian kita sampaikan semuanya kepada DPR RI, kalau tidak percaya, silahkan datang ke ruangan saya besok pagi, nanti akan saya tunjukkan, namun kami tidak bisa berbuat banyak karena itu adalah kebijakan dari pusat,” kata Amri dihadapan ratusan pengunjuk rasa.

Amri mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima draf UU Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR RI. Oleh karena itu dirinya meminta para pengunjuk rasa dan masyarakat untuk bersabar.

“Nah kalau kita semua belum terima UU itu, tidak fair kalau kita mengatakan itu, Kita jangan berburuk sangka dahulu, kalau memang UU itu menyesengsarakan rakyat, kami DPRD Babel wajib berada di depan untuk memperjuangkan itu,” ujarnya.

Senada, Gubernur Erzaldi juga mengaku, pihaknya belum menerima draf UU Omnibus Law Cipta Kerja itu secara utuh, kendati demikian, dia mengundang para perwakilan mahasiswa dan forum organisasi massa untuk merumuskan dan membahas secara bersama poin-poin keberatan dari UU tersebut agar dapat disampaikan ke DPR dan Presiden Jokowi.

“Intinya kami ingin sama-sama menyusun apa yang nak disampaikan kepada Bapak Presiden dan DPR RI, kami undang hari Senin kelak perwakilan kalian untuk membahas itu, selanjutnya kami dan DPRD Babel akan menyampaikan dan memberikan surat pengantarnya apa-ala yang menjadi perhatian adik-adik semuanya,” tandasnya.

Setelah mendengarkan tanggapan tersebut, para pengunjuk rasa menuntut agar Gubernur dan DPRD Babel membuat surat pernyataan sikap atau deklarasi bersama yang menyatakan ikut mendukung penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja, kemudian gubernur pun memenuhi tuntutan tersebut. (doni)

Komentar

Berita Lainnya