pemkab muba pemkab muba pemkab muba
Berita Daerah

Gara-gara Outbound, Rapat Banggar Tertunda

92
×

Gara-gara Outbound, Rapat Banggar Tertunda

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi-Outbound
pemkab muba
Gara-gara Outbound, Rapat Banggar Tertunda
Ilustrasi

KAYUAGUNG I Rapat Badan Anggaran (Banggar) untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten OKI 2016, yang seharusnya dilaksanakan pada Jumat (27/11/2015) terpaksa ditunda, diduga batalnya pembahasan tersebut karena seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) OKI sedang melaksanakan Outbound di Jawa Barat, tidak hadirnya para SKPD tersebut membuat rapat Banggar gagal digelar karena tidak kuorum.

Salah satu anggota banggar DPRD Kabupaten OKI yang juga ketua alat kelengkapan dewan, Abdianto SH membenarkan prihal batalnya rapat anggaran yang semestinya digelar pada Jumat lalu. Namun dirinya menampik kalau batalnya rapat tersebut dikarenakan keberangkatan SKPD untuk outbound ke Jawa Barat.

“ Memang benar kalau rapat yang seharusnya dilaksanakan pada Jumat kemarin batal akan tetapi bukan karena keberangkatan SKPD Outbound ke Jawa Barat tapi batalnya rapat tersebut karena masih ada data yang belum lengkap,”ujarnya.

Menurutnya, pihaknya mengagendakan kembali rapat anggaran tersebut pada Senin nanti. “ Yang jelas saya tidak mau bicara apakah rapat tersebut tertunda karena outbond atau tidak tapi yang pasti masih ada data yang kurang, sehingga rapat tersebut dibatalkan,”katanya.

Baca : Diduga Habiskan Anggaran, Pejabat OKI Ramai-ramai Outbound ke Bandung

Welly Tegalega SH, Tokoh Pemuda Pemantau Pembangunan OKI mengatakan, banyak yang dirugikan dengan adanya kegiatan outbond tersebut. “Lihat saja rapat anggaran yang seharusnya sudah dilaksanakan terpaksa ditunda padahal waktu pembahasannya sangat sedikit,”jelasnya.

Dirinya juga mempertanyakan, bagaimana anggota dewan bisa tidak mengetahui kalau ada program outbon tersebut dan kenapa kegiatan hura-hura tersebut bisa lolos pada saat pembahasan APBD-P lalu padahal banyak kegiatan prioritas yang tidak terlaksana. Menurutnya, di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) OKI ada program Diklatpim II dan III yang lebih prioritas tapi tidak terlaksana padahal peminatnya cukup banyak.

“Di BKD ada program diklatpim yang sudah dianggarkan lebih kurang sebesar Rp 900juta tapi itu tidak terlaksana ini mengindikasikan kepala badannya tidak bisa bekerja dan apakah dana ini dialokasikan untuk hura-hura pejabat yang berangkat Outbound, saya juga mempertanyakan anggota dewan kenapa bisa meloloskan program tersebut,”katanya.

Kepala BKD OKI, Drs Iman Sahuri melalui realis yang dikirimkan, mengklarifikasi bahwa sejumlah pejabat OKI ke Jawa Barat bukan melakukan outbound, melainkan diberikan pelatihan kepemimpinan untuk pejabat Eselon II dan III.

“Kegiatan ini digelar bekerja sama dengan trainer nasional, Harry Firmansyah atau yang dikenal sebagai Kang Hary, salah satu motivator terbaik di Indonesia yang telah melatih ratusan lembaga pemerintah maupun perusahaan berskala nasional,” ujarnya seraya mengatakan, disana para kepala SKPD dididik untuk hidup sederhana dengan tinggal di tenda-tenda ukuran 3 x 8 meter, dengan dilengkapi Sleeping Bag dan matras.

Sementara itu, Dr. Tarech Rasyid, Pengamat Sosial Politik Sumatera Selatan menyayangkan perilaku SKPD di Kabupaten OKI yang terkesan menghabiskan anggaran dengan melakukan Outbound di Jawa Barat. “ Ini contoh yang tidak patut, berapa miliar dana yang dihabiskan untuk pelaksanaan Outbound tersebut sementara ada agenda penting yang terabaikan,”jelasnya saat dihubungi via telpon seluler tadi malam.

Katanya, rapat anggaran itukan untuk kepentingan rakyat karena berhubungan dengan program-program pemerintah OKI kedepan. ini jelas, pelayanan publik terganggu kalau begitu berarti mereka melanggar undang-undang pelayanan publik. Padahal masih banyak masyarakat miskin di OKI yang harus diperhatikan.

“Sepertinya DPRD OKI Sakit Gigi kemana fungsi pengawasan DPR apakah semua anggota DPRD OKI itu bisu,”katanya seraya berharap, kepada seluruh pihak yang berwajib baik dari kepolisian ataupun kejaksaan untuk turun tangan dan menyelidiki apakah ada indikasi penyalahgunaan anggaran.

Informasi yang dihimpun, kegiatan outbound yang diselenggarakan pihak BKD OKI ini baru kali pertama digelar sejak kepemimpinan Bupati OKI, Iskandar SE. Sebanyak 70 orang pejabat ikut meramaikan kegiatan refreshing ini, sementara estimasi anggaran yang dikeluarkan untuk transportasi bagi setiap orang sebesar Rp5 juta, sehingga totalnya Rp350 juta, belum lagi biaya-biaya lain seperti konsumsi, penginapan dan sewa lokasi outbound yang digunakan para peserta selama 4 hari. (Romi Maradona).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *