oleh

DPRD Bangka Belitung Setujui RAPBD Perubahan TA 2021

PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) telah mengesahkan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 menjadi Perda setelah disetujui oleh seluruh fraksi dengan beberapa catatan dan masukan.

Pengesahan raperda itu dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi didampingi wakil ketua dan para anggotanya, serta dihadiri oleh Gubernur Erzaldi Rosman dan para petinggi dari unsur Forkopimda, Jumat (17/09/2021).

Juru bicara Fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Babel, Adet Mastur menyampaikan, dalam membangun sektor ekonomi, kenaikan komoditi unggulan harus dioptimalkan dengan memperjelas regulasi dan mempermudah untuk maksimalkan potensi yang ada.

“Kami juga meminta agar pemda dapat kreatif dalam menggali sumber potensi pendapatan asli daerah, mengoptimalkan program vaksinasi dan menjalin kerjasama dengan daerah lain, BUMN dan BUMD untuk percepat pemulihan ekonomi,” kata Adet Mastur saat menyampaikan pendapat akhir fraksinya.

Setelah mendengarkan pandangan akhir dari tujuh fraksi yang telah menyatakan menerima dan menyetujui raperda tersebut disahkan menjadi perda, selanjutnya, ketok palu pengesahan dilakukan oleh Ketua DPRD Babel.

“Atas hasil ini, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyetujui dengan berbagai saran, catatan, dan masukan. Kami meminta kepada eksekutif untuk segera memproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Herman.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Erzaldi mengungkapkan akan menerima segala masukan yang diberikan oleh fraksi-fraksi untuk memaksimalkan anggaran yang ada.

“Dan kami akan bergerak cepat dalam merealisasikan dan mengimplimentasikan anggaran di seluruh sektor. Saya juga mengajak legislatif untuk terus bersinergi agar pelaksanaan kegiatan eksekutif dapat berjalan efektif,” terangnya.

Dalam rapat paripurna ini juga dilakukan penyampaian empat raperda yakni, tentang penambahan penyertaan modal  Pemprov pada PT. Jamkrida Babel, Raperda tentang Keanekaragaman Hayati, Raperda tentang Pengendalian Kependudukan dan pembangunan keluarga.

Selanjutnya, Raperda tentang Rencana Induk Usaha Perikanan Budi Daya, sekaligus juga Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022. (EDI)

Komentar

Berita Lainnya