PANGKAL PINANG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meminta pihak eksekutif mencari solusi lain untuk menutupi defisit APBD provinsi tahun anggaran 2021 sehingga Pemprov Babel tidak perlu mengajukan pinjaman kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp240 miliar melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Kementerian Keuangan.
“Fraksi PDI Perjuangan menyarankan agar ada kehati-hatian kita terkait peminjaman itu, kemudian ada rencana kedepan mengenai tata cara pengembaliannya,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Babel, Herman Suhadi kepada wartawan disela rapat banggar di gedung DPRD Babel, Kamis (19/11/2020).
Berdasarkan informasi yang didapat, disampaikan dia, angsuran pembayaran untuk pinjaman tersebut dipotong dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang dimulai pada 2022.
“Sehingga pinjaman itu masuk di tahun 2021, maka mulai tahun 2022 itu kita dipotong setengah, berarti di tahun 2022, kita itu dipotong sekitar Rp125 miliar dari DAU, kemudian tahun 2023 dipotong lagi,” ulasnya.
Oleh karena itu, menurut dia, pihak eksekutif dan legislatif harus berpikir ulang karena DAU yang diterima oleh pemprov selama ini saja masih kurang, apalagi jika nantinya harus dipotong untuk pembayaran pinjaman.
“Makanya kami mohon kepada kawan-kawan di dinas pendapatan itu harus berpikir mencari celah lain untuk menutupi (defisit-red) itu, paling tidak dimulai pada tahun 2022,” harapnya.
Terpisah, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Babel, Ferdiyansyah justru ikut mendukung rencana eksekutif mengajukan pinjaman kepada PT. SMI. Menurut dia, dana pinjaman tersebut nantinya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan bantuan untuk kelengkapan fasilitas di Rumah Sakit Umum Provinsi.
“Dana pinjaman itu sangat bermanfaat, seperti untuk pembelanjaan peralatan rumah sakit, misalnya ruang untuk kemoterapi bagi penderita kanker, kan tidak perlu dirujuk keluar, jadi sekarang cukup di Babel sudah bisa, kemudian kelengkapan alat untuk ruang perawatan penderita jantung juga,” kata Ferdi.
Selain itu, lanjut dia, dana pinjaman tersebut juga nantinya dipergunakan untuk pengembangan Pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sehingga banyak kapal ikan dapat bersandar di pelabuhan tersebut. “Jadi nanti kapal-kapal nelayan kita banyak bongkar muat dan tidak perlu jauh-jauh lagi, cukup di PPI itu dengan standar-standar yang telah ditetapkan,” terangnya.
Dengan demikian, dia meyakini, dengan adanya pembangunan infrakstuktur dan pengembangan fasilitas serta kelengkapan peralatan medis di rumah sakit, maka pendapatan asli daerah (PAD) dapat semakin meningkat dan mampu membayar iuran pinjaman tersebut.
“Jadi kita diajarkan untuk disiplin untuk penggunaan anggaran, pinjaman ini kan kita pergunakan untuk meningkatkan PAD, Insya Allah dengan ada perhitungan-perhitungan, kita bisa mengembalikan pinjaman itu,” ujarnya.
“Contohnya, dengan pengembangan Pelabuhan PPI, itu kan nantinya banyak pendapatan dari situ, terus rumah sakit juga kan nanti banyak pasien membayar pengobatan baik BPJS maupun mandiri, dan juga pendapatan dari pajak jalan. Maka saya yakin, kita bisa mengembalikan pinjaman tersebut,” pungkasnya. (EDI)
