oleh

Diduga Usaha Tambang Pasir di Ogan Ilir Gunakan Jasa Preman

INDERALAYA I Usaha penambangan pasir atau galian C skala besar yang beroperasi di sebagian kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir disinyalir menggunakan jasa preman. Maraknya premanisme membekingi usaha tambang pasir ini bertujuan untuk menjaga keamanan demi kelangsungan bisnis penggerukan pasir tersebut. Ironisnya, ada sekelompok preman yang melakukan pengamanan usaha tambang pasir dibekali dengan senjata api.

Adanya preman dibalik usaha tambang pasir menggunakan tugboat mendapat reaksi keras dari sejumlah kalangan anggota DPRD OI. Kalangan legislatif meminta pihak kepolisian dapat proaktif memberantas apapun bentuk premanisme menginggat keberadaan preman meresahkan masyarakat.

“Tentu kami sangat menyayangkan dengan adanya sekelompok preman dalam membekingi usaha tambang pasir di OI ini. Ini sudah menjadi rahasia umum. Ketika muncul permasalahan, maka sekelompok preman inilah yang berada didepan. Kami mendesak Polres OI memberantas bentuk premanisme,”kata anggota DPRD Fraksi PAN OI, Azmi A Hadi, Kamis (24/2016).

Menurut dia, belum satu pekan lalu ada kejadian sekelompok preman melempari masyarakat selaku penambang tradisional dengan batu. Alasannya penambang tradisional menghalangi pengangkutan pasir dengan menggunakan ponton berkapasitas diatas 100kubik melintasi bawah jembatan Tanjung Raja.

Kerja yang dijalankan preman ini ialah melakukan pengawalan dari lokasi penggerukan pasir hingga ke lokasi pengantaran pasir.

“Dalam masalah ini perlu kehadiran pemerintah dan pihak kepolisian guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jangan sampai kalah dengan premanisme. Ini menjadi atensi kepolisian untuk memberantas premanisme,”tuturnya.

Saat ini, usaha tambang pasir makin menggeliat menginggat adanya pembangunan jalan tol Palembang-Indralaya. Pelaku usaha tambang bukan saja berasal dari penduduk setempat, melainkan ada pendatang dengan menggunakan ponton mengangkut pasir di OI.

Keberadaan usaha tambang pasir ini jika tidak diawasi dengan seksama dan tanpa aturan jelas akan berdampak terhadap lingkungan sekitar. Bahkan ada sebagian desa yang lama menjadi lokasi pengerukan pasir mengalami abrasi.

“Dalam UU No 23/2014 pasal 14 ayat 1 berbunyi penyelenggaraan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan provinsi. Makanya wewenang perizinan ada di provinsi. Tapi sekarang ini pelaku usaha yang mengurusi izin seperti dipingpong. Padahal aturan perizinan sudah dikembalikan ke provinsi,”jelasnya.

Dia mendesak pemerintah provinsi memperjelas regulasi aturan penambang pasir dengan harapan pelaku usaha tambang pasir dapat tertata dan terdata baik dan berujung pada peningkatan PAD Kabupaten OI.

Sementara itu, anggota DPRD OI Fraksi Golkar Irwan Noviatra menambahkan kendati perizinan penambangan pasir menjadi kewenangan provinsi, namun ada baiknya jika masyarakat setempat yang berada dimulut sungai dapat diberdayakan sebagai penambang tradisional.

“Prinsipnya jangan sampai masyarakat di OI ini mati dilumbung padi. Kami minta masyarakat tetap diberdayakan sebagai penambang pasir tradisional,”tuturnya.

Soal adanya preman dalam usaha tambang pasir, lanjut dia, pihaknya membantah hal itu.

“Apakah ada SK premannya. Harus ada bukti kongkret kalau mereka merupakan preman dengan ditunjukkan Sknya. Menjaga usaha tambang pasir itu merupakan amsyarakat setempat dan bukan preman,”jelasnya.

Komentar

Berita Lainnya