JAKARTA | Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan kembali mencalonkan diri pada Pilkada Jakarta periode mendatang dinilai sulit untuk memperoleh dukungan dari PDI Perjuangan. Hal tersebut dikarenakan Ahok telah membuat Ketua Umum PDIP Megawati tersinggung.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf mengatakan PDIP masih ragu untuk mengusung Ahok lantaran pernyataan yang sempat diucapkannya untuk tidak maju Pilkada Jakarta melalui partai politik. Ahok juga disebut-sebut pernah menolak tawaran Megawati untuk menjadi kader PDIP agar bisa diusung oleh PDIP sebagai calon gubernur.
“Sulit untuk Ahok mendapat dukungan PDI Perjuangan karena Ahok sempat tidak mau maju lewat parpol yang hal itu membuat Megawati tersinggung,” ujar Maswadi saat dihubungi CNNIndonesia.com di Jakarta, Kamis (11/8).
Sejauh ini Megawati sebagai penentu akhir siapa calon gubernur yang bakal diusung oleh PDIP belum memberi restu pada Ahok untuk diusung. Ahok yang sudah mendapat dukungan dari tiga partai yaitu Hanura, NasDem, dan Golkar, masih mencoba menemui Mega dengan harapan mendapat dukungan. Komunikasi dengan PDIP juga terus dilakukan oleh tiga partai pendukung Ahok.
Ahok sendiri mengaku pernah diperingatkan oleh sejumlah koleganya di PDIP agar tidak sembarangan berbicara. “Teman-teman PDIP itu kadang-kadang namanya sebagai teman suka genit-genit begitu. Dia marahin saya juga, ‘Eh, Hok, lu jangan genit-genit, ya. Ngomong di media seenaknya lu.’ Saya sama PDIP banyak teman,” ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta.
Menurut Maswadi, PDIP sendiri saat ini sedang dalam keadaan sulit untuk menentukan pilihannya terkait dengan kedua nama yang begitu potensial untuk diusung yaitu Ahok dan dan Wali Kota Subaraya Tri Rismaharini.
“PDI Perjuangan juga masih sulit untuk mengusung Risma sebagai cagub Jakarta karena Risma masih menolak untuk maju sebagai cagub Jakarta. Masyarakat Surabaya tidak ingin Risma pindah ke Jakarta,” tutur Maswadi.
Maswadi mengatakan bukan tidak mungkin Risma nantinya maju sebagai calon gubernur Jakarta seperti yang diramai didukung oleh tujuh partai yang sudah menggagas pembentukan Koalisi Kekeluargaan. Namun maju atau tidaknya Risma sangat tergantung pada instruksi Megawati karena posisi Risma sebagai kader PDIP yang harus mentaati keputusan sang ketua umum.
Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko mengatakan sampai saat ini masih terus dirapatkan ihwal siapa cagub Jakarta yang akan diusung oleh partainya, termasuk oleh partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Kekeluargaan.
“PDIP masih terus mencari nama yang pas untuk diusung. Yang jelas calon yang akan diusung nanti yaitu yang sejalan dengan PDIP dan juga pemerintah pusat. Calon yang diusung tidak bisa dilepaskan dari keterkaitan dengan pemerintah pusat di Jakarta,” tutur Budiman kepada CNNIndonesia.com, Kamis malam (11/8).
Budiman mengakui sejauh ini memang baru ada dua nama bakal calon gubernur Jakarta yang kuat dibicarakan yaitu Ahok dan Risma. Kedua tokoh tersebut, menurut Budiman masih memiliki peluang yang sama untuk bisa diusung oleh PDIP. “Ibu Mega sebagai ketua umum yang nanti memutuskan,” ucap anggota Komisi II DPR ini.
Dukungan kepada Risma untuk maju sebagai calon orang nomor satu di Jakarta, selain disuarakan oleh sebagian besar kader PDIP juga mendapat dukungan suara dari PPP, PAN, Demokrat, PKS, PKB, dan Gerindra. Ketujuh partai itu sudah membentuk Koalisi Kekeluargaan namun belum memiliki kontrak politik hitam di atas putih.
Pecah Koalisi
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengatakan partainya tidak memiliki ketakutan terkait indikasi pecahnya Koalisi Kekeluargaan karena sikap DPP PDI Perjuangan yang belum jelas hingga saat ini untuk memutuskan siapa yang bakal diusung.
Eriko mengatakan, ia mengapresiasi langkah DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta yang sudah melakukan komunikasi politik dengan partai lainnya dan masuk dalam Koalisi Kekeluargaan.
“Kami justru senang DPD berarti bekerja untuk Pilkada DKI ini sampai masuk dalam Koalisi Kekeluargaan,” ucapnya saat ditemui di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (11/8).
Meski keputusan untuk bergabung belum terucap dari ketua umum, ia mengatakan hal tersebut sangat wajar terjadi dalam dinamika politik. Keputusan untuk memilih cagub pun tidak boleh dilakukan terburu-buru.
Maswadi Rauf mengingatakan PDIP harus kuat menjalin komunikasi dengan enam partai yang ada dalam Koalisi Kekeluargaan. “Komunikasi antar DPD partai harus dijalankan,” ucapnya.
Menurut Maswadi cukup memungkinkan jika PDIP mengusung nama baru yang sesuai dengan keinginan masyarakat Jakarta. PDIP, kata dia, juga dapat maju sendiri tanpa berkoalisi namun kecil kemungkinan untuk memenangkan Pilkada Jakarta.
(CNN Indonesia)
