oleh

Bupati Bangka Tegaskan Saya Tidak Punya Kapal Isap Produksi Apalagi Ponton

BANGKA |  Ada hal menarik saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Antara Bupati Bangka, Wakil Bupati, Sekda dan Bersama Forkopimda Bangka dengan Perwakilan Nelayan Desa Bedukang, Air Hantu dan Tuing Saat Pemaparan dilakukan oleh Bupati Bangka di rumah dinas Bangka, Selasa (24/8/2021).

Dalam RDP tersebut perwakilan nelayan dipimpin oleh Amuk selaku koordinator nelayan dan pada saat pemaparan yang dilakukan Bupati Bangka tersebut, Terkesan Bupati Bangka, Mulkan, SH, MH terlihat kesal akibat dirinya sempat dikaitkan dengan demo nelayan yang menolak hadirnya Kapal Isap Produksi di Laut Bedukang dan Air Hantu beberapa waktu lalu.

“Pada saat demo nelayan kemarin nama saya selaku Bupati Bangka terbawa-bawa di lapangan. Terus terang saya dirugikan, muali dari matras hingga bedukang katanya pak mulkan punya kapal isap dan saya tegaskan demi allah demi rasulullah sampai hari ini jangankan kapal isap, ponton pun saya nggak punya boleh cek dilapangan,” terangnya dengan nada suara lantang.

Dikatakannya, Kalau dirinya tidak punya kepentingan di bidang pertambangan apalagi mau membackingi kegiatan pertambangan yang ada di Kabupaten Bangka. Dan dirinya menegaskan akan Fokus mengurusi Pemerintahan yang ada di Kabupaten Bangka saat ini.

“Perlu saya jelaskan saya tidak punya kepentingan disini, nanti saya sekarang fokus di pemerintahan saat ini. Kalau saya mau jadi pengusaha lebih baik saya lepas jabatan saya sebagai Bupati Bangka,” jelasnya.

Menurutnya, apabila masyarakat nelayan yang ada di tiga wilayah di Kecamatan Riausilip yakni Bedukang, Air Hantu dan Tuing belum menyetujui adanya kapal isap produksi (KIP) yang beroperasi di laut mereka jangan coba-coba kapal isap produksi akan beroperasi disana tidak akan diijinkan.

“Sehingga kami akan mengawasi berapa persen nelayan yang setuju dan berapa persen nelayan yang tidak setuju. kalau masyarakat nelayan belum setuju saya katakan jangan coba-coba kapal isap produksi akan beroperasi disana dan saya tegaskan jangan sampai jadi masalah baru,” bebernya.

Ia melanjutkan, bahwa selama ini memang Pemkab Bangka tidak mencampuri urusan masalah Pertambangan yang memang ranahnya Provinsi, Serta yang dahulu ada negosiasi dari pihak PT. Timah bersama mitra PT. Timah dan para panitia serta nelayan yang sampai hari ini.

“Tapi dengan adanya dua kejadian demo yang pertama matras dan kedua laut Bedukang, Air hantu serta Tuing kemarin saya tegaskan kami dari Pemkab Bangka beserta Forkopimda harus berada di sana (dilapangan-red). Jangan sampai masyarakat saya menjadi korban kembali dan saya tidak mau itu terjadi kembali dan kami dari eksekutif, legislatif, Forkompinda serta dari tim independen dari Ombudsman akan berada dilapangan,” pungkasnya. (doni)

Komentar

Berita Lainnya