oleh

Begini Pandangan Fraksi di DPRD Sumsel Tentang Raperda Pertanggungjawaban APBD Sumsel Tahun 2019

PALEMBANG – Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumatera Selatan (Sumsel) menyampaikan tanggapan atas Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2019 dalam rapat Paripurna ke XIV DPRD Sumsel di ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Sumsel, Palembang, Senin (20/7/2020).

Berbagai tanggapan ini diantaranya seperti yang disampaikan Fraksi Partai Golkar yang meminta agar Pemprov Sumsel terus meningkat program sekolah gratis yang saat ini memang telah berjalan di Sumsel. Sementara fraksi PDI memberikan evaluasi agar Pemprov Sumsel mensegerakan melakukan seleksi sedikitnya 15 jabatan di setiap OPD yang masih berstatus Pelaksana Tugas (PLT).

Hal itu dilakukan guna memaksimalkan kinerja OPD yang ada di Sumsel. Tidak hanya itu, mereka juga mendorong Pemprov Sumsel menambah guru SMA dan SMK yang menurutnya kekurangan sedikitnya 6000 guru. Termasuknya juga melakukan perbaikan untuk sekolah yang tak layak.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta untuk menambah perpustakaan atau pojok baca untuk masyarakat guna meningkatkan kembali minat baca. Sementara fraksi Hanura-Perindo mendorong Pemerintah daerah di Sumsel dan DPRD meningkatkan sinegitas agar jalannya roda pemerintah semakin baik. Sebab menurut fraksi Hanura-Perindo, kegagalan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat juga merupakan kegagalan DPRD.

Menanggapi berbagai penyampaian para anggota dewan ini, Wakil Gubernur Sumsel, H Mawardi Yahya mengungkapkan, apa yang disampaikan ini merupakan masikam agar roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Inilah fungsinya DPRD. Mereka melakukan penilaian, masukan dan saran terhadap raperda tersebut. Masukan, himbauan dan pertanyaan yang diberikan tentu untuk kebaikan bersama agar jalannya roda pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya,” kata Mawardi. (ad)

Komentar

Berita Lainnya