oleh

Bapemperda DPRD Babel Gelar RDP Penyusunan Propemperda 2022

PANGKALPINANG – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengundang para OPD terkait  penyusunan Propemperda untuk tahun 2022 mendatang. Pertemuan tersebut digelar dalam rapat dengar pendapat di Ruang Banmus DPRD Babel, Senin (18/10/2021).

Untuk diketahui, Propemperda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu satu tahun yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan.

Ketua Bapemperda DPRD Babel, Nico Plamonia Utama mengatakan, pekerjaan yang akan dilakukan pihaknya pada tahun depan sangat berat pasca dikeluarkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau dikenal dengan sebutan Omnibus Law.

“Dari inventory (persediaan-red) yang ada sekarang, itu lebih kurang 34 perda kita itu terdampak dari Omnibus Law, tapi ini lagi dikaji kembali. Apakah 34 perda itu memang semuanya terdampak ataukah hanya terdampak sedikit,” kata Nico kepada wartawan usai rapat.

Tidak hanya itu, dia menambahkan, dengan dikeluarkannya UU No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) juga memberikan dampak bagi perda-perda yang sudah ada serta fungsi maupun kewenangan yang dimiliki oleh Dinas ESDM Babel dalam mengatur pertambangan juga hilang.

“UU itu kan membuat fungsi Dinas ESDM kita habislah. Otomatis perda-perda yang berhubungan dengan pertambangan di Bangka Belitung itu harus ditinjau ulang lagi, termasuk misalnya termasuk Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Mineral Ikutan,” ujarnya.

Dia mengaku, perda-perda yang berhubungan dengan pertambangan hingga saat ini belum dicabut. Pasalnya dijelaskan dia, pencabutan suatu perda harus melalui rapat paripurna terlebih dahulu.

“Karena memang belum ada pencabutan, hanya saja aturan dalam perda itu tidak berani lagi diberlakukan dengan adanya peraturan diatasnya. Pencabutan perda itu harus dalam paripurna,” tandasnya. (EDI)

Komentar

Berita Lainnya