oleh

Bambang Haryo Sebut Ada Kolusi Pertamina dengan Pengerit BBM di Pulau Bangka

PANGKALPINANG | Maraknya penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti pengerit dan juga penangkapan 5 kapal oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla)  RI mendapat sorotan dari Komisi V DPR RI. Bahkan wakil rakyat ini menuding ada kolusi oknum pihak Pertamina Bangka dengan pengerit.

“BBM subsidi itu untuk kepentingan transportasi logistik bukan disalahgunakan oleh pengerit yang jumlahnya ribuan di Pulau Bangka. Jadi ini Kementerian ESDM jangan diam saja.  Banyak sekali pengerit yang memberikan BBM ke industri sehingga transportasi kesulitan. Kalau kesulitan dapat BBM maka penyaluran logistik terhadap ekonomi terganggu atau mengecil,” ungkap Ir H Bambang Haryo Soekartono,  anggota Komisi V DPR RI, Jumat (30/8/2019) dibincangi di Pangkalpinang. 

Bahkan politisi partai Gerindra yang sempat mengunjungi Jembatan Emas dan Pelabuhan Pangkalan Balam ini menyebut kalau ada kolusi atau persengkongkolan antara pihak Pertamina dengan pengerit.

“Ada kolusi Pertamina dalam permasalahan ini.  KPK harus turun untuk menyelidiki permasalahan ini. Tangkap, ada kolusi,  tidak hanya OTT, tapi kolusi yang jelas-jelas di depan mata. Ada ribuan pengerit yang mendapatkan pasokan BBM yang mengalahkan angkutan logistik,” sebutnya. 

Jika keadaan ini terus didiamkan, kata Bambang,  dikhawatirkan seluruh di Pulau Bangka ekonominya akan lumpuh total.

“BBM subsidi itu saya jelaskan bukan untuk industri tapi untuk angkutan logistik. Jika kalau truk-truk logistik tidak jalan akan lumpuh total apalagi kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Harus tangkap kepala Pertama yang ada disini (Bangka),  bila perlu dirutnya yang harus bertanggungjawab. Karena semua itu atas nama Pertamina, walaupun swasta juga atas nama Pertamina. Jadi tangkap semua agar tidak merugikan semua termasuk masyarakat yang susah mengantri BBM,” ungkapnya.

Disebutkan Bambang,  peruntukan BBM bersubsidi memang sudah jelas aturannya. Jika untuk industri sudah ada jatah tersendiri. 

“Bahan bakar subsidi hanya 15 persen dari total migas kita.  Bayangkan, impor solar kita itu hanya 15 persen. Jadi kenapa harus dibatasi?  Itu dampaknya solar yang hanya kecil dan migas tidak lebih kecil 3 persen dari total impor,  kenapa harus dibatasi. Ini gak terlalu berdampak terhadap pengeluaran biaya untuk negara. Tapi dampak pendapatan negara solar subsidi untuk transportasi logistik bisa menaikkan semua ekonomi kita, ” tandasnya. 

Dihubungi terpisah, Deny Nugroho, pihak Pertamina Pangkalbalam saat dikonfirmasikan terkait pernyataan ada kolusi dari Pertamina dengan oknum pengerit masih diupayakan konfirmasi. (doni)

Komentar

Berita Lainnya